ACEH TAMIANG (Waspada.id): Bencana banjir yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang saat ini menjadi ujian berat bagi pelayanan publik, terutama sektor air bersih.
Di tengah situasi darurat dimana distribusi air belum sepenuhnya normal, Bupati Aceh Tamiang didesak untuk segera mempercepat seleksi Direktur PDAM Tirta Tamiang demi penanganan krisis yang lebih efektif.
Desakan ini disampaikan oleh Direktur Lembaga Bantuan Hukum Kajian Advokasi dan Tata Regulasi (LBH Kantara), Ajie Lingga, SH, dalam keterangan resmi diterima Waspada.id Rabu (7/1) dan menegaskan, kondisi bencana membutuhkan kepemimpinan yang definitif, bukan sekadar Pelaksana Tugas (Plt) yang memiliki keterbatasan wewenang.
”Sekarang Tamiang sedang banjir, masyarakat menjerit butuh air bersih. Suplai air belum normal sepenuhnya di tengah kondisi darurat ini. Situasi krisis seperti ini butuh penanganan cepat dan kebijakan taktis yang berani,”terangnya dan mengatakan, kalau masih Plt, penanganannya pasti terkendala karena kewenangannya terbatas dan tidak bisa mengambil keputusan strategis untuk pemulihan bencana.
Ajie menyoroti bahwa dalam kondisi bencana, PDAM membutuhkan sosok pemimpin yang berani mengambil resiko dan diskresi untuk memastikan air mengalir ke warga. Hal ini dinilai sulit dilakukan oleh seorang Plt yang secara administrasi “kakinya terikat” dan tidak memiliki beban tanggung jawab mutlak layaknya pejabat definitif.
”Kalau Plt, tidak ada beban total di pundaknya karena posisinya hanya transisi. Akibatnya, penanganan masalah air macet saat banjir jadi terkesan lambat dan safety player, beda dengan Dirut definitif yang punya beban moral dan kontrak kinerja penuh untuk mati-matian memulihkan layanan bagaimanapun caranya,” ungkap praktisi hukum tersebut.
LBH Kantara menilai, membiarkan posisi Dirut PDAM diisi oleh Plt di tengah musim bencana adalah pertaruhan yang merugikan masyarakat. Kebutuhan air bersih saat banjir adalah kebutuhan vital yang menyangkut kesehatan dan hajat hidup warga terdampak.
”Kita menanti keberanian Bupati Aceh Tamiang, jangan sampai rakyat makin menderita karena manajemen PDAM tidak punya taring untuk eksekusi perbaikan di lapangan, segera lanjutkan seleksi, lantik pejabat definitif yang siap bekerja keras dan bertanggung jawab penuh memulihkan distribusi air di Tamiang,” pungkas Ajie.(id76)
