Kunjungan Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, ke Kabupaten Pidie, Senin (23/2), memunculkan satu pertanyaan mendasar: apakah pemantauan harga dan klaim stok aman cukup untuk menjamin fondasi ekonomi daerah yang baru bangkit dari banjir?
Didampingi Bupati Pidie H. Sarjani Abdullah, SH, MH, Wakil Bupati Alzaizi Umar, Sekda Drs. Samsul Azhar, Ketua DPRK Pidie Anwar Sastra Putra, serta unsur Forkopimda, Mendag meninjau Pasar Pante Teungoh dan sejumlah titik distribusi. Pemerintah ingin memastikan stabilitas harga dan kelancaran pasokan kebutuhan pokok.
Di hadapan jajaran pemerintah daerah dan para pedagang, Budi Santoso menyampaikan optimisme. “Pidie ini salah satu daerah di Aceh yang terdampak banjir pada akhir November 2025. Dari hasil pemantauan kami, kondisi ekonominya sekarang sudah kembali stabil. Kegiatan ekonomi mulai berjalan normal dan harga-harga relatif terkendali,” ujarnya.

Ia memaparkan rincian harga di lapangan. “Bawang putih dan bawang merah sekitar Rp35.000 per kilogram, ayam Rp35.000 per kilogram, cabai ada yang Rp50.000 dan ada juga Rp30.000 per kilogram. Minyakita Rp15.700. Saya pikir harganya bagus dan masih dalam batas wajar. Ketersediaan barang dan stok juga terjamin.” ungkapnya.
Mendag juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Pidie atas koordinasi dan kerja samanya dalam menjaga stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok.” tuturnya lagi.
Secara kasat mata, data itu memang memberi kesan terkendali. Aktivitas jual beli di pasar kembali bergeliat. Pedagang mulai tersenyum. Distribusi disebut lancar. Narasi pemulihan pun menguat. Namun, inti persoalannya bukan sekadar angka hari ini.

Pidie baru beberapa bulan keluar dari tekanan banjir besar. Distribusi sempat terhambat, modal usaha terkuras, daya beli masyarakat menurun. Stabilitas harga pada momen kunjungan belum tentu identik dengan ketahanan ekonomi dalam jangka menengah.
Ada tiga variabel yang tidak boleh luput dari perhatian. Pertama, rantai pasok hingga ke tingkat kecamatan dan gampong. Stabilitas di pasar utama belum tentu mencerminkan kondisi di pelosok. Kedua, daya beli riil masyarakat. Harga boleh stabil, tetapi jika pendapatan warga belum pulih sepenuhnya, konsumsi tetap rapuh.
Ketiga, efektivitas respons kebijakan. Cadangan beras dan klaim stok aman hanya berarti jika distribusinya cepat dan tepat saat terjadi lonjakan permintaan.Pemantauan langsung memang penting sebagai simbol kehadiran negara.

Tetapi ekonomi tidak bergerak karena simbol. Ia bergerak oleh mekanisme pasar, oleh keseimbangan suplai dan permintaan, oleh kepercayaan dan daya beli. Pertanyaan “cukupkah?” karenanya bukan bentuk pesimisme, melainkan ujian rasional atas kebijakan.
Cukupkah satu kali pantauan menjamin stabilitas berkelanjutan? Cukupkah klaim stok aman memastikan harga tidak bergejolak? Cukupkah apresiasi dan koordinasi tanpa sistem pengawasan berbasis data yang konsisten?
Di Pidie, jawabannya akan terlihat setelah kunjungan usai dan sorotan kamera meredup. Jika harga tetap stabil, distribusi lancar, dan daya beli menguat, maka kunjungan ini layak dicatat sebagai penguat pemulihan.
Namun jika fluktuasi tidak terkendali dan intervensi terlambat, publik akan membaca kunjungan ini sebagai seremoni sesaat.
Dalam ekonomi pascabencana, yang diuji bukan hanya angka harga, melainkan ketahanan sistem, konsistensi kebijakan, dan kesungguhan negara menjaga stabilitas serta kepercayaan rakyatnya.
Muhammad Riza











