SUBULUSSALAM (Waspada): Menjadi Penjabat (Pj) Wali Kota Subulussalam bukan perintah partai politik, tetapi perintah negara, perintah Presiden RI. Karenanya, dalam menjalankan perintah dan amanah tersebut harus tegak lurus dan tanpa intimidasi pihak manapun.
Demikian ditegaskan Pj. Wali Kota Subulussalam, Azhari, S.Ag, M.Si di hadapan para Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat pada apel perdana di halaman kantor wali kota, Senin (20/5).
Dikatakan, amanah yang diberikan pemerintah, salah satunya untuk menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 juga bagian dari tugas bersama semua pihak. ASN diminta netral, posisikan diri sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat, bukan bagian dari kepentingan golongan tertentu.
Mengisahkan sekilas latar belakang dirinya yang lahir di Meulaboh, Aceh Barat dan istri di Labuhan Haji, Aceh Selatan, Azhari sebut jika Pemko Subulussalam harus diperkuat dan lebih sukses, sesama anak bangsa adalah saudara.
Dikatakan, bahwa organisasi lebih konstruktif jika perbedaan disatukan dan ada pembagian tugas. Namun ketika disatukan, harus sama misi, tugas pokok dan fungsi dikerjakan sesuai ketentuan.
Pilkada, kata Azhari, harus menjadi edukasi positif untuk melahirkan pemimpin yang baik. Jangan dirusak, jangan sengsarakan orang lain dan perli diperkuat nilai-nilai keagamaan.
“Saya tegak lurus, ditugaskan oleh negara bukan partai politik, tidak berpihak atau bermuara kepada kepentingan politik,” tegas Azhari, mengajak semua ASN memegang teguh indepensi, nilai-nilai kejujuran dan bukan kemunafikan.
Azhari juga menyatakan sikap siap ditegur, jika dinilai salah. Melalui nomor kontak Handphone yang tak pernah diganti, dipastikan nomor itu bisa tetap dihubungi untuk saling berbagi informasi kepada semua pihak.
Berlangsung singkat namun khidmat, apel ditutup doa oleh Kadis Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, Hotma Capah, S.Ag.
Pantauan usai apel, Pj. Azhari mendatangi sejumlah ASN yang masih berkerumun, ada dialog ringan hingga foto bersama. Tak hanya itu, Pj. Azhari juga tampak akrab serta berbincang dengan sejumlah wartawan.
Menjawab wartawan menyikapi sejumlah persoalan di daerah ini, seperti keluhan para tenaga honorer yang sempat viral dalam beberapa bulan terakhir bahkan menyisakan masalah, diakui perlu diinventarisir berbagai isu itu sebelum mengambil kesimpulan atau tindakan. (b17)
