BANDA ACEH (Waspada): Muzakir Manaf dan Hendra Budian tidak sepakat program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dihapus, sebaliknya, kedua politisi ini inginkan JKA terus berlanjut dan dipertahankan.
Secara terpisah, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Aceh, Muzakir Manaf, atau akrab disapa Mualem, menugaskan Ketua DPRA yang baru, Saiful Bahri, sebagsi tugas pertama yang harus dijalankan setelah dilantik manti, yaitu mempertahankan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
Mualem melalui Juru Bicara Partai Aceh, Nurzahri, menyampaikan bahwa JKA adalah program pertama yang dilahirkan Partai Aceh setelah mendapatkan kursi di DPRA pada 30 September 2009. Kala itu program JKA diperkenalkan Irwandi Yusuf yang menjabat Gubernur Aceh juga masih menjadi pengurus Partai Aceh pada posisi Ketua Dewan Penasehat Partai Aceh.
Mualem mengatakan, perjuangan melahirkan JKA yang pada akhirnya dapat dilaunching pada tanggal 1 Juni 2010, atau sembilan bulan setelah Partai Aceh menguasai kursi di DPRA .
“Ini adalah perjuangan yang sangat berat, kala itu hampir semua partai menolak ide program JKA. Bahkan pihak eksekutif juga menolak dengan alasan tidak tersedianya anggaran karena untuk kebutuhan anggaran JKA setiap tahunnya membutuhkan dana sebesar 450 miliar rupiah, ” tutur Mualem melalui Juru Bicara Partai Aceh, Nurzahri, Kamis (17/3/2022).
Namun lanjutnya, setelah melalui proses lobi dan rasionalisasi yang melelahkan, Partai Aceh berhasil menggolkan JKA dan kemudian menjadi kebanggaan semua pihak. Bahkan pemerintah pusat di kemudian hari mengadopsi program JKA menjadi program nasional dengan meluncurkan Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) pada 1 Januari 2014.
Sebut Mualem, kini ketika perolehan suara Partai Aceh menurun dan ditangkapnya Irwandi dalam kasus korupsi, program JKA semakin salah arah. Belakangan dibatalkan dengan alasan tumpang tindihnya data penerima manfaat.
“Akan tetapi seharusnya dalam permasalahan semrautnya JKA, pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat Aceh tidak boleh dihentikan. Silahkan saja gubernur atau eksekutif bersama dengan DPRA membereskan permasalahan polemik data BPJS, tapi jangan mengorbankan rakyat karena kesalahan eksekutif dan BPJS tersebut,” jelasnya.
Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini juga mengatakan, perintah kepada ketua DPRA yang baru ini juga harus diikuti oleh seluruh anggota DPRA dari Partai Aceh dan juga seluruh anggota Koalisi Aceh Bermartabat (KAB).
DPRA Menentang Orang yang Hapus Program JKA
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Hendra Budian, menyatakan lembaga legislatif itu menentang orang atau pihak yang menghapus program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
“Tidak boleh dihapuskan JKA. Kita menentang orang yang menghapuskan JKA,” ucap Hendra Budian di ruang kerjanya di DPRA, Kamis (17/3/2022).
Hendra mengatakan, tidak ada isu bahwa Pemerintah Aceh dan DPRA menyetop JKA, apalagi mencoret program JKA. Tetapi pada prinsipnya, DPRA hanya ingin mengevaluasi dan meluruskan persoalan angka dan data yang belum kongkrit dengan BPJS.
Hal itu, kata Hendra, agar diketahui berapa masyarakat yang diakomodir oleh JKA dan berapa masyarakat yang diakomodir oleh JKN. Data ini menurutnya sangat perlu agar masyarakat tahu siapa yang berhak atau tidak menerima JKA.
“JKA harus benar-benar tepat sasaran,” ucap Hendra.
Dia kembali menegaskan kepada semua pihak, JKA tidak boleh menjadi sebuah konsumsi politik, tidak boleh menjadi konsumsi bisnis. JKA harus menjadi hak-hak dasar masyarakat khususnya hak kesehatan.
“Jadi tidak ada agenda menghentikan layanan dan akses kesehatan buat masyarakat, khususnya JKA. Kita hanya sedang berdiskusi dengan pihak BPJS tentang angkanya agar tidak ada ruang penyalahgunaan di situ, itu yang kita inginkan,” tuturnya.
Hendra menyampaikan, banyaknya isu terkait penghentian JKA, hari ini anggota DPRA yang membidangi terkait JKA, yaitu Komisi V sedang melakukan rapat dengan pihak BPJS di Jakarta. Jadi intinya DPRA tidak ingin menyetop JKA, karena JKA itu merupakan program baik, program yang bagus dan program yang menyentuh masyarakat.
Hendra berharap, hasil pertemuan Komisi V dengan pihak BPJS dapat memberikan solusi terbaik agar JKA tetap berlanjut.
(Kia/Cut/B01)
Mualem. Waspada/Ist
Hendra Budian. Waspada/Ist
