LHOKSEUMAWE (Waspada.id): Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh Dr. Muammar Khadafi, S.E., M.Si. Ak.CA.CMA, mengungkapkan sejumlah cara efektif yang bisa mendongkrak pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya bagi korban banjir pasca bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh.
Hal itu diungkapkannya kepada waspada.id, Rabu (7/1), guna membantu proses perkembangan dan pemberdayaan ekonomi bagi para korban bencana yang telah kehilangan harta bendanya.
Muammar mengatakan model pemberdayaan ekonomi pascabencana hidrometeorologi yang efektif umumnya bersifat holistik, berbasis potensi lokal, dan melibatkan multipihak (pentaheliks) untuk membangun kembali mata pencaharian dan meningkatkan ketahanan masyarakat secara berkelanjutan.
Untuk itu, dibutuhkan sejumlah elemen kunci yang menjadi model pemberdayaan Ekonomi Pascabencana.
Muammar menyebutkan model ini menggabungkan beberapa pendekatan utama yang sangat penting untuk diperhatikan.
Diantaranya adalah melakukan Pemulihan Berbasis Masyarakat (CBRM) karena pendekatan ini menekankan peran aktif masyarakat terdampak dalam mengidentifikasi kebutuhan dan solusi ekonomi mereka sendiri, didampingi oleh berbagai pihak terkait.
Selanjutnya pendekatan dengan Pengembangan Potensi Lokal, yaitu program pemulihan fokus pada sektor-sektor yang relevan dengan kondisi geografis dan sumber daya setempat, seperti pertanian (contohnya pengembangan usaha bawang merah di daerah rawan bencana hidrometeorologi) atau UMKM lokal yang rentan terhadap banjir.
Berikutnya pendekatan dengan membangun Kemitraan Multipihak (Pentaheliks) seperti Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha (termasuk BUMN melalui program CSR), dan media sangat penting untuk koordinasi, pendanaan, dan dukungan teknis.
Sehingga dapat melakukan Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan dengan Pemberian pelatihan manajemen usaha (kewirausahaan, produksi, pemasaran, keuangan) dan keterampilan teknis yang relevan untuk wirausaha baru.
Kemudian pendekatan dari segi Inovasi Teknologi dan Manajemen Risiko, perlu mendorong penerapan rencana kesinambungan bisnis (Business Continuity Plan/BCP) bagi UMKM dan pemanfaatan teknologi terkini untuk mitigasi risiko bencana di masa depan.
Tahapan Implementasi
Penilaian Dampak dan Kebutuhan: Analisis cepat terhadap kerugian ekonomi dan identifikasi mata pencaharian yang paling terdampak.
Bantuan Darurat Mata Pencaharian: Pemberian bantuan awal (modal kerja, peralatan, bahan baku) untuk memulai kembali aktivitas ekonomi secepatnya.
Pelatihan dan Pendampingan: Penyelenggaraan pelatihan yang disesuaikan dengan potensi lokal dan kebutuhan pasar, diikuti dengan pendampingan intensif.
Akses Permodalan dan Pemasaran: Memfasilitasi akses ke sumber permodalan (perbankan, dana hibah) dan jaringan pemasaran yang lebih luas (termasuk e-smart IKM).
Penguatan Kelembagaan Lokal: Mendukung pembentukan atau pengaktifan kembali kelompok usaha masyarakat atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan: Memastikan program berjalan efektif dan adaptif terhadap perubahan kondisi, serta mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan ekonomi lokal.
“Model ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya pulih, tetapi juga menjadi lebih tangguh secara ekonomi dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di masa mendatang,” papar Muammar yang juga sebagai Komisaris Utama PTPL. Kota Lhokseumawe. (id72)
