Bagi Partai NasDem Kabupaten Pidie, bencana banjir dan tanah longsor Aceh tahun 2025 bukan sekadar catatan duka. Peristiwa tersebut menjadi titik tekan politik untuk menegaskan satu sikap yang tidak bisa ditawar, pembangunan tanpa disiplin lingkungan hanya akan melahirkan krisis yang terus berulang.
Sikap itu ditegaskan dalam rapat konsolidasi Partai NasDem Kabupaten Pidie yang digelar di Sigli, Rabu (21/1). Rapat dipimpin langsung Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Pidie, T. Fadhlullah TM Daud, dan dihadiri anggota dan pengurus DPD Partai NasDem,Kabupaten Pidie serta jajaran Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Aceh.
Hadir dalam forum tersebut H. Heri Julius selaku Sekretaris Wilayah NasDem Aceh, Ramadhana Lubis Ketua Bappilu DPW NasDem Aceh, Fadil Wakil Ketua DPW NasDem Aceh, serta Syahrial Tasri Wakil Sekretaris DPW NasDem Aceh.
Dalam konsolidasi itu, NasDem Pidie secara terbuka menarik garis politik. Banjir dan longsor dinilai bukan lagi peristiwa alam biasa, melainkan bencana ekologis yang lahir dari akumulasi kebijakan permisif terhadap illegal logging, illegal mining, alih fungsi lahan, serta eksploitasi sungai melalui aktivitas galian C.
Sikap tersebut ditegaskan bukan sebagai retorika sesaat. NasDem Pidie secara sadar menempatkan isu lingkungan sebagai bagian dari agenda politik pembangunan, bukan isu pinggiran yang baru diangkat ketika bencana datang.
Di tengah tarik-menarik antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan, NasDem Pidie memilih posisi yang tegas, menolak eksploitasi galian C di badan sungai. Praktik tersebut dinilai telah merusak fungsi sungai secara permanen dan memperbesar risiko banjir.
Sebagaimana disampaikan Fadlullah TM Daud, NasDem mengakui bahwa galian C selama ini menjadi sumber penghidupan sebagian masyarakat. Namun, partai ini menegaskan bahwa negara tidak boleh menjadikan alasan ekonomi sebagai pembenaran atas kerusakan lingkungan.
Negara, menurut NasDem, wajib hadir menyediakan alternatif sumber galian di luar wilayah sungai. Membiarkan galian C terus berlangsung di sungai sama artinya dengan menggadaikan keselamatan publik demi keuntungan jangka pendek.
Jangan Reaktif
NasDem Pidie juga menyampaikan kritik terbuka kepada pemerintah pusat dan daerah yang dinilai masih bersikap reaktif dalam menangani persoalan lingkungan. Negara kerap hadir setelah bencana, namun lemah dalam pencegahan. Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Pasca Bencana diapresiasi sebagai langkah awal.
Namun NasDem mengingatkan, Satgas harus bekerja cepat, terukur, dan transparan. Tanpa kerja konkret, Satgas berisiko hanya menjadi simbol politik tanpa dampak nyata bagi masyarakat terdampak.
Bagi NasDem Pidie, wilayah Pidie harus menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pemulihan pasca bencana. Normalisasi DAS Krueng Tiro, Krueng Baro, Krueng Padang Tiji, hingga DAS Krueng Bale–Blang Pandak, Kecamatan Tangse, disebut sebagai langkah mendesak yang tidak bisa ditunda.
Namun NasDem mengingatkan, normalisasi saja tidak cukup. Pembenahan kawasan hulu sungai menjadi kunci utama. Tanpa perbaikan di hulu, normalisasi di hilir hanya akan menjadi solusi semu.
Dalam isu pembangunan infrastruktur, Fadhlulah TM Daud menegaskan, bahwa Partai NasDem Pidie mengambil sikap konsisten. Rencana pembangunan jalan Jantho–Keumala sebagai bagian dari Jalur Lintas Tengah Sumatera didukung, namun dengan syarat tegas, pembangunan harus patuh pada prinsip ekologis.
Kata Fadlullah, Partai NasDem meminta pemerintah menyediakan koridor satwa untuk melindungi jalur perlintasan gajah dan harimau. Bagi NasDem, pembangunan tidak boleh menciptakan konflik baru antara manusia dan alam.
Politik yang Melampaui Kursi
Mantan Wakil Bupati Pidie itu menegaskan bagi NasDem, politik tidak berhenti pada perebutan kursi kekuasaan. Politik harus menjawab persoalan nyata rakyat. Karena itu, pemulihan pasca bencana juga harus menyentuh pemulihan ekonomi masyarakat, agar warga yang terdampak tidak semakin terpuruk.
Di Pidie, NasDem menegaskan diri sebagai kekuatan politik yang ingin mengubah cara negara memperlakukan alam dari sekadar objek eksploitasi menjadi fondasi pembangunan.
Sikap ini mungkin tidak selalu populer. Namun bagi NasDem, kata Fadlullah keberanian mengambil posisi jauh lebih penting daripada bermain aman. Garis telah ditarik, sungai harus dilindungi, hutan harus dijaga, tambang ilegal harus dihentikan.
Kini, bola ada di tangan pemerintah, apakah garis itu akan diikuti, atau kembali diabaikan. Karena bagi NasDem, satu hal jelas, tanpa disiplin lingkungan, tidak akan pernah ada pembangunan yang benar-benar berkelanjutan.
Muhammad Riza
