SIGLI (Waspada.id): Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 mencapai Rp277,38 miliar, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Target tersebut menjadi salah satu poin utama dalam kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang disetujui bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dan Pemkab Pidie dalam rapat paripurna, Jumat (7/11).
Kesepakatan KUA-PPAS 2026 ini menjadi landasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie tahun depan. Rapat yang digelar di ruang sidang utama DPRK Pidie turut dihadiri oleh, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, serta para kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRK Pidie, Sulaiman atau akrab disapa Pak Salam, menyebutkan bahwa total pendapatan daerah Pidie tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp2,13 triliun. Dari jumlah tersebut, PAD menyumbang sekitar 13 persen, sementara pendapatan transfer mencapai Rp1,85 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah senilai Rp7,99 miliar.
“Kebijakan pendapatan diarahkan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi potensi PAD dan peningkatan kualitas pengelolaan aset,” ujarnya dalam laporan Banggar.
Banggar DPRK Pidie juga memberikan sejumlah rekomendasi untuk mendukung pencapaian target PAD tersebut. Pemerintah daerah diminta memperkuat pendataan aset, meningkatkan efektivitas pajak dan retribusi daerah, serta mendorong Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM agar mampu menaikkan kontribusi PAD hingga 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, total belanja daerah 2026 disepakati sebesar Rp2,131 triliun, terdiri atas belanja operasional Rp1,396 triliun, belanja modal Rp185,14 miliar, belanja tidak terduga Rp8,4 miliar, dan belanja transfer Rp541,41 miliar. Dengan komposisi tersebut, anggaran daerah mengalami defisit Rp1,07 miliar.
Sekda Pidie Drs Samsul Azhar dalam sambutan Bupati Pidie yang dibacakannya, menegaskan pentingnya penguatan fiskal daerah sebagai dasar pembangunan berkelanjutan.
“Kita ingin PAD menjadi motor penggerak utama pembangunan daerah tanpa terlalu bergantung pada dana transfer pusat,” katanya.
Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS 2026 antara DPRK dan Pemkab Pidie, menandai langkah awal penyusunan APBK Pidie Tahun Anggaran 2026.(id69)
