“Ramadhan bukan peristiwa mendadak. Kalender hijriah bisa dihitung jauh hari”
Di Pidie, Ramadhan bukan sekadar bulan ibadah. Ia adalah denyut kehidupan. Dari pusat kota hingga ke gampong-gampong di Keumala, Sakti, Tangse, Mane, Titeue, Tiro/Truseb, dan Geumpang, malam Ramadhan selalu hidup.
Masjid terang, meunasah penuh, suara tadarus bersahut-sahutan. Karena itu, satu hal yang tidak boleh terjadi adalah listrik padam.Di warung kopi, pembicaraan warga bukan soal politik global atau isu nasional. Mereka hanya ingin kepastian sederhana, saat tarawih dan tadarus berlangsung, lampu tetap menyala.
Atas dasar itulah Anggota DPRK Pidie Komisi II Fraksi Partai Aceh, Sulaiman atau Pak Salam, Rabu (11/2) bersuara tegas meminta PT PLN (Persero) tidak melakukan pemadaman selama bulan suci Ramadhan. “Bagi masyarakat Pidie, ibadah puasa tidak boleh diganggu, termasuk jangan ada pemadaman listrik,” tegas politisi Dapil empat tersebut.
Kabupaten Pidie dengan jumlah penduduk sekitar 448,13 ribu jiwa berdasarkan data BPS akhir 2024 bukan wilayah kecil. Ratusan ribu warga menggantungkan aktivitas rumah tangga, ekonomi kecil, dan ibadahnya pada stabilitas listrik.
Namun yang menjadi kegelisahan publik adalah pola berulang. Setiap memasuki momen penting Ramadhan, Idul Fitri, atau hari besar lainnya, isu pemadaman kembali mencuat. Alasan yang muncul hampir selalu sama, pemeliharaan jaringan, gangguan teknis, beban puncak.
Pertanyaannya, mengapa momentum yang sudah pasti setiap tahun justru tidak mampu diantisipasi dengan perencanaan matang? Ramadhan bukan peristiwa mendadak. Kalender hijriah bisa dihitung jauh hari.
Jika ada jaringan rapuh, perbaiki sebelum bulan suci. Jika ada potensi lonjakan beban, siapkan cadangan daya. Jika ada gardu rawan, lakukan inspeksi menyeluruh. Masyarakat tidak boleh terus-menerus diminta maklum, sementara pembenahan sistemik tidak kunjung terasa.
PLN adalah BUMN. Ia memegang mandat negara untuk menyediakan listrik sebagai kebutuhan dasar secara stabil dan berkelanjutan. Di Aceh, mandat itu memiliki dimensi tambahan, menjaga ruang ibadah tetap nyaman.
Allah SWT berfirman.“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa.”(QS. Al-Maidah: 2).
Menjamin pasokan listrik agar ibadah berjalan lancar adalah bagian dari tolong-menolong dalam kebajikan. Sebaliknya, gangguan berulang yang mengusik kekhusyukan tentu menimbulkan pertanyaan etis. Rasulullah SAW bersabda. “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”(HR. Bukhari dan Muslim).
Manajemen pelayanan publik adalah amanah. Dan amanah tidak boleh dikelola sekadarnya. Pak Salam memang menyatakan dukungan terhadap upaya pemeliharaan jaringan yang dilakukan PLN. Namun dukungan itu disertai penegasan. Ramadhan harus menjadi prioritas kesiapsiagaan, bukan momentum klarifikasi.
DPRK Pidie menjalankan fungsi kontrolnya. Mereka tidak menunggu keluhan membesar. Mereka tidak menunggu kegaduhan. Mereka mengingatkan lebih awal agar PLN benar-benar siaga.
Karena jika setiap tahun warga harus bersiap dengan genset kecil atau lampu darurat saat tarawih, maka yang perlu dievaluasi bukan kesabaran rakyat, melainkan manajemen distribusi listrik. Istilah “gangguan teknis” tidak boleh menjadi perisai permanen.
Publik berhak atas transparansi, perencanaan matang, dan respons cepat.
Di Pidie, ketika listrik padam saat tarawih, yang padam bukan hanya lampu. Kepercayaan publik ikut dipertaruhkan. Pak Salam telah bicara. DPRK Pidie telah mengingatkan.
Pesannya jelas dan tegas: Bulan Ramadhan, PLN wajib siaga. Karena di Pidie, rakyat tidak meminta keistimewaan. Mereka hanya meminta kepastian. Dan kepastian itulah bentuk paling nyata dari hadirnya negara. WASPADA.id/Muhammad Riza
