SIGLI (Waspada.id): Panglima Laot Kabupaten Pidie, Marfian AS, menegaskan bahwa keselamatan nelayan kecil di Pidie tidak boleh lagi bergantung pada program insidental atau inisiatif personal.
Pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan dan Bupati Pidie, didesak segera menghadirkan kebijakan konkret yang menjamin perlindungan nelayan saat melaut. Pernyataan tersebut disampaikan Marfian menyusul pembagian kotak pertolongan pertama (P3K) dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi nelayan pesisir Kota Sigli yang dilakukan Kepala Puskesmas Kota Sigli, Jumat (23/1).
Menurut dia, langkah puskesmas patut diapresiasi, namun sekaligus memperlihatkan lemahnya kebijakan di tingkat kabupaten. “Ini langkah baik, tetapi tidak boleh berhenti di sini. Keselamatan nelayan bukan urusan satu puskesmas, melainkan tanggung jawab pemerintah daerah,” tegas Marfian.
Ia menyoroti belum terealisasinya rencana bantuan kotak P3K bagi sekitar 2.500 nelayan kecil di Pidie yang sebelumnya disampaikan Dinas Kesehatan. Padahal, nelayan kecil setiap hari bekerja di laut dengan risiko kecelakaan tinggi, sementara akses terhadap layanan kesehatan sangat terbatas.
“Di laut, luka kecil bisa berujung fatal karena jarak tempuh ke darat bisa berjam-jam. P3K di setiap perahu itu kebutuhan dasar, bukan pilihan,” ujarnya.
Marfian juga menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin bagi nelayan di seluruh wilayah pesisir Pidie.
Menurut dia, sebagian besar nelayan jarang memeriksakan kondisi kesehatan karena faktor ekonomi dan waktu, sehingga layanan jemput bola menjadi solusi yang relevan.Selain P3K, Panglima Laot Pidie mendesak pemerintah daerah agar segera memfasilitasi penyediaan alat keselamatan laut, terutama jaket pelampung (life jacket) di setiap perahu nelayan kecil.
Ia menilai, tanpa dukungan anggaran dan regulasi yang jelas, keselamatan nelayan akan terus menjadi wacana tahunan. Dalam upaya memperkuat keselamatan nelayan, Marfian mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Satuan Polisi Air dan Udara (Polairud) Polres Pidie serta Pos TNI AL.
Kedua institusi tersebut, kata dia, menyatakan kesiapan mendukung penerapan standar keselamatan nelayan, termasuk melalui patroli dan pemeriksaan kelengkapan alat keselamatan di perahu nelayan kecil.
Kasat Polairud Polres Pidie AKP Maksum, S.H., dan Komandan Pos AL Pidie/Pidie Jaya Lettu Laut (T) Turijan juga disebut siap mengawal kebijakan tersebut apabila pemerintah daerah menetapkan aturan resmi terkait perlengkapan keselamatan nelayan.
Marfian menegaskan, tanpa keberanian politik dari pemerintah daerah, nelayan kecil akan terus berada dalam posisi rentan. “Nelayan tidak meminta kemewahan. Mereka hanya ingin pulang dengan selamat. Itu kewajiban negara,” pungkasnya.(id69)
