BIREUEN (Waspada.id): Ketua Gerakan Kebangkitan Petani (Gerbang Tani) Bireuen, Sunazardi menilai Pemerintah Kabupaten Bireuen lambat dalam menangani dampak bencana, khususnya pada sektor pertanian dan perikanan.
Hal tersebut disampaikan Sunazardi, yang sering disapa Tengku Dan, Rabu, (25/3), kepada Waspada.id. dengan kondisi sekarang ini yang ia lihat sangat memprihatinkan
Dia menjelaskan. bahwa kondisi di lapangan saat ini Para petani sawah dan pelaku perikanan darat menjadi kelompok yang paling terdampak akibat banjir yang terjadi di Kabupaten Bireuen pada akhir November lalu, hingga kini belum maksimal penanganan pascabencana.
“Hampir di seluruh wilayah yang terdampak, masyarakat sudah tidak bisa lagi turun ke sawah maupun ke tambak. Kondisinya sangat sulit,” ujar Tengku Dan.
Tgk Dan, juga menyampaikan bahwa banyak lahan pertanian dan tambak masyarakat kini tertimbun lumpur tebal akibat bencana, sehingga tidak dapat digunakan untuk aktivitas produksi. Kondisi tersebut, menurutnya, membutuhkan penanganan cepat dan terukur dari pemerintah daerah.
“Lahan sawah dan tambak saat ini tertutup lumpur padat. Pemerintah harus segera melakukan normalisasi dan pengerukan agar masyarakat bisa kembali beraktivitas,” tegasnya.
Tengku Dan juga memyebutkan, bila kondisi ini terus dibiarkan tanpa penanganan serius, maka dampaknya akan semakin meluas. Tidak hanya kehilangan mata pencaharian, masyarakat itu juga terancam menghadapi krisis ekonomi bahkan kelaparan.
“Kalau ini terus dibiarkan, masyarakat akan kehilangan pekerjaan. Ancaman kelaparan sudah di depan mata,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam merespons kondisi darurat yang dialami masyarakat. Menurutnya, situasi saat ini membutuhkan langkah cepat, bukan sekadar menunggu tanpa aksi nyata.
“Masyarakat sudah sangat menderita. Pemerintah harus turun langsung dan bergerak cepat, jangan banyak berpangku tangan. Keresahan masyarakat sudah semakin meningkat,” tutup Tengku Dan.
Gerbang Tani berharap adanya langkah konkret dan segera dari Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk memulihkan sektor pertanian dan perikanan sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat setempat.
“Pemkab bireuen jangan menyalahkan pihak lain ketika masyarakat korban banjir menuntut haknya. karena sebagai pemimpin di Kabupaten Bupati harus bertanggung jawab sepenuhnya mengenai hal – hal yang berhubungan dengan masyarakat korban,” demikian tutup Tgk Dan. (Id73)
