LHOKSEUMAWE (Waspada.id): Untuk menjaga kelangsungan hidup Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Lhokseumawe, pemerintah setempat diminta untuk dapat melahirkan kebijakan yang adaptif, agar para pelaku UMKM dapat segera bertransformasi ke dunia digital.
Transformasi ini dinilai penting, agar para pelaku UMKM di Kota Lhokseumawe dapat bersaing dan berkembang di era modern. Dengan begitu, para pelaku UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efesiensi operasional, dan dapat meningkatkan layanan pelanggan.
Hal ini menjadi pembahasan dalam kegiatan Fokus Grup Discusion (FGD) yang dilaksanakan oleh Dosen ilmu Administrasi Publik Fisip Universitas Malikussaleh (Unimal).
“Iya benar, kemarin, Rabu (6/8) kami para dosen Ilmu Administrsi Publik dari Fisip Unimal melaksanakan kegiatan FGD di d’ Royal Coffe Lhokseumawe, dengan tema: Transformasi Digital dan kebijakan Yang Adaptif Untuk UMKM Berkelanjutan di Lhokseumawe,” kata salah seorang dosen, Dr. Maryam, S.Sos.,MSP kepada Waspada.id, Senin (11/8) sore.
Maryam menyebutkan, kegiatan FGD ini segaja digelar dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai model kebijakan adaptif dalam mengoptimalkan digitalisasi UMKM.
“Dalam kegiatan itu diketahui, transformasi ini menjadi penting, agar para pelaku usaha dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dan untuk itu, membutuhkan kebijakan yang adaptif dari Pemkot Lhokseumawe,” sebut Maryam.
Sementara itu, dua dosen lainnya yaitu Dr. Drs. Aiyub.,M.Si dan Maisyura, SE.,M.S.M kepada Waspada.id menyebutkan, kegiatan ini merupakan forum diskusi yang terarah yang difasilitas oleh Muhammad Faturrahman Jasmi Alfariz, S.Sos, dari rumah BUMN.
“Adaptasi digital dikalangan pelaku UMKM menjadi Isu Menari. Pelaku usaha harus memiliki akses dan ketrampilan digital yang mempuni supaya produk dan layanan yang dihasilkan sesuai dengan tuntutan digital,” kata mereka.
Menjawab Waspada.id, Aiyub menyebutkan, problematika yang dihadapi saat ini bukan hanya disparitas digital tetapi juga dukungan kebijakan yang adaptif untuk menopang stabilitas keberlangsungan UMKM.
Lebih jauh Aiyub menyebutkan, FGD ini berfokus Conten, Orientation, Power dan Outhority (COPA) dengan area pembahasan menelaah program digitalisasi UMKM dengan menyediakan solusi konkrit untuk digitalisasi dan adopsi teknologi.
Pada kesempatan itu, salah seorang dosen lainnya, Maisyura, SE.,M.S.M menyebutkan, efektifitas program dan pemberian sarana prasarana serta penyediaan akses internet bagi pelaku UMKM oleh pemerintah atau stakeholder merupakan sesuatu yang wajib diberikan kepada pelaku usaha olem pwmwrintah setempat.
“Kami berharap, FGD ini menjadi wadah yang efektif untuk bertukar pikiran dan masukan berharga terkait (topic FGD). Masukan dari para stakholders akan menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan model kebijakan yang adaptif dan responsive dalam tranformasi digital bagi pelaku UMKM,” katanya.
“Fokus Grup Diskusi ini juga diharapkan diharapkan menjadi rekomendasi pemecahan masalah yang akan dijadikan acuan dalam perumusan model kebijakan.”
Untuk diketahui, acara FGD jni dihadiri oleh perwakilan instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe, BSI, Komunitas UMKM, Fasilitator Rumah BUMN Aceh Utara, dan beberapa owner UMKM di Kota Lhokseumawe. (id70)
