TAPAKTUAN (Waspada.id): Kalangan tokoh masyarakat di sejumlah gampong dalam Kabupaten Aceh Selatan dihebohkan dengan beredarnya proposal pembuatan website desa digital dengan angka penawaran mencapai Rp6 juta per desa.
Jumlah yang ditawarkan oleh vendor dari PT MKM itu dinilai cukup fantastis. Pasalnya, tamplate yang disediakan bukan melalui rancang bangun tapi disebut-sebut dibeli online senilai Rp250 ribu.
Temuan kasus ini diungkap oleh Koordinator Forum Peduli Aceh Selatan (For-PAS), T. Sukandi kepada Waspada.id di Tapaktuan, Sabtu (27/9).
“Jika ini benar, maka sudah terjadi mark up besar-besaran dalam proyek ini yakni mencapai 2400 persen,” ungkap Sukandi.
Berdasarkan hasil penelusuran dan investigasinya, proposal penawaran pembuatan website desa tersebut telah didistribusikan ke gampong-gampong di Aceh Selatan.
Desas-desus berkembang, untuk memuluskan perebutan proyek tersebut, pihak vendor penyedia disebut – sebut menggaet salah seorang kolega dekatnya Bupati Aceh Selatan H. Mirwan.
“Disinyalir ada sinyal tekanan yang dikirim atau dititipkan ke pejabat Dinas DPMG oleh oknum tertentu yang disebut-sebut orang lingkaran pendopo dengan membawa-bawa nama bupati,” beber Sukandi.
Sukandi mengatakan, dalam proposal penawaran pembuatan website desa digital di ajukan oleh PT Media Krusial Mandiri kepada Keuchik se Kabupaten Aceh Selatan sepintas kilas proposal ini sifatnya normatif dan biasa-biasa saja seakan-akan ini adalah inisiatif dari pihak perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan pemerintahan desa untuk memudahkan akses informasi terkini pada masyarakat di masing-masing desa di daerah itu.
“Tentu tujuan dan manfaat program ini sangatlah positif, edukatif dan konstruktif,” ucap Sukandi.
Hanya saja, sambung Sukandi, menjadi pertanyaan dan perbincangan bagi para tokoh masyarakat di gampong – gampong kenapa harga website itu melambung tinggi. Soalnya, bagi masyarakat yang suka berselancar di internet harga tamplate website yang dibeli online seperti itu sangatlah murah.
Dari informasi yang berkembang surat proposal yang ditujukan kepada para keuchik di setiap gampong itu sifatnya adalah prakondisi atau pengondisian untuk mendapatkan legitimasi atau persetujuan dari segenap keuchik dengan tujuan bila ada sengketa hukum tentang selisih antara standar harga pasar dengan harga penawaran tender yang tidak masuk di akal sehat dan pikiran waras.
Maka pihak terkait punya alasan hukum bahwa harga yang ditawarkan pada masing-masing keuchik tidak dipaksakan dan harga ini telah disetujui secara bersama-sama antara rekanan (vendor) dan para keuchik se-Aceh Selatan.
“Tentu dari keadaan ini diperlukan klarifikasi dan konfirmasi dari semua pihak yang terlibat, karena bila dugaan ini adalah benar maka Aceh Selatan bukan maju dan produktif seperti yang diharapkan tapi keadaan ini akan menjadikan Aceh Selatan yang terlilit utang tertinggi di Provinsi Aceh ini akan semakin terpuruk,” pungkas Sukandi.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Aceh Selatan, Syukran S.Pdi membenarkan gampong-gampong di daerah itu menerima proposal penawaran pembuatan website desa dari vendor yang ditunjuk.
“Menurut info dari teman-teman desa benar. Tetapi terkait proses pelaksanaannya dari Apdesi tidak tahu dan tidak ada konfirmasi,” kata Syukran.
Namun saat ditanya apakah program tersebut sudah berjalan, Syukran menyatakan berdasarkan informasi diterimanya ada yang belum berjalan di lapangan. Bahkan, desa-desa yang sudah menyetor anggaran seperti Labuhanhaji Timur dan Samadua juga belum ada kegiatan di lapangan.
“Untuk info lebih lanjut dihubungi saja camat masing–masing atau Dinas DPMG, karena surat pembuatan website desa itu mengetahui Dinas DPMG,” kata Syukran.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh Selatan, Hj. Agustinur S.H, mengakui bahwa sebagian gampong dari 260 gampong se Aceh Selatan telah mengalokasikan uangnya dalam dana desa 2025 senilai Rp6 juta per desa untuk program pembuatan website desa digital.
“Ini memang program pemerintah pusat. Namun untuk tahun 2025 ini belum semua desa menganggarkannya. Ada yang sudah dan ada yang belum,” ujarnya yang mengaku tak ingat berapa jumlah desa yang ikut dan yang tidak ikut.
“Tak begitu ingat saya, silakan tanya sama Kabid saya nanti Hari Senin aja karena hari ini libur,” ujarnya singkat. (id85)
