KOTA JANTHO (Waspada.id): Pemerintah Kabupaten Aceh Besar akan merumuskan langkah konkrit terkait keamanan data dan penguatan sektor produk halal. Hal ini disampaikan Asisten II Sekdakab Aceh Besar HM Ali, S.Sos, M.Si usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (11/8).
Rapat dipimpin langsung oleh Mendagri Tito Karnavian. Dalam arahannya, Tito mengingatkan pemerintah daerah untuk mewaspadai ancaman kebocoran data dan menyoroti produk halal sebagai salah satu sektor strategis.
“Keamanan data menjadi bagian penting dalam ekosistem pemerintahan. Kebocoran data bukan hanya berdampak pada privasi, tapi juga bisa mengganggu sistem logistik, distribusi, dan kebijakan harga. Pemerintah daerah harus memastikan sistem data yang aman dan terintegrasi,” tegas Tito.
“Produk halal bukan sekadar pemenuhan regulasi, tapi peluang ekonomi besar yang bisa menjadi penopang inflasi jika dikelola dengan baik. Ini harus menjadi bagian dari strategi daerah,” ujarnya.
Menanggapi arahan Mendagri, M. Ali menyampaikan bahwa Pemkab Aceh Besar akan segera merumuskan langkah konkrit.
“Arahan Bapak Mendagri menjadi pengingat bagi kita bahwa pengendalian inflasi tidak bisa dilepaskan dari faktor keamanan data dan penguatan sektor unggulan seperti produk halal. Kami akan memastikan sistem data perekonomian daerah memiliki perlindungan yang memadai, sekaligus mendorong pelaku usaha di Aceh Besar untuk memperkuat sertifikasi dan branding produk halalnya,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan beberapa rencana jangka pendek yang akan dilakukan Pemkab Aceh Besar untuk penguatan sistem keamanan data, meminta para pendamping halal untuk percepatan produk halal daerah, dan kolaborasi lintas sektor.
“Dengan langkah ini, kita berharap inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat Aceh Besar tetap terjaga,” tutupnya.(id65)
