Pemkab Agara Gelar Musrenbang RKPK Dan RPJP 2025

- Aceh
  • Bagikan
Musrenbang RKPK 2025 Dan RPJP 2025_ 2045 di Oproom Pemkab, Senin (25/3).Waspada/Ali Amran
Musrenbang RKPK 2025 Dan RPJP 2025_ 2045 di Oproom Pemkab, Senin (25/3).Waspada/Ali Amran

KUTACANE (Waspada): Pemkab Aceh Tenggara kembali menggelar Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025-2045,di Oprom Setdakab setempat, Senin (25/3).

Turut hadir pada acara Musrenbang tingkat kabupaten tersebut, Pj Bupati Drs.Syakir, Pj Sekdakab Yusrizal.ST, utusan kepala Bappeda Provinsi Aceh, Kepala Bappeda Agara Sahroel Desky, SE, M.Si, dan kepala OPD yang ada di Aceh Tenggara.

Pj Sekdakab, Yusrizal, ST dalam laporannya menyampaikan, Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten 2025 ini, mengambil tema Optimlasisasi pembangunan bidang ekonomi, budaya dan penataan dinamika politik Pasca Pemilihan Umum serentak.

Merujuk pada tersebut, maka prioritas pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten 2025 yang telah ditetapkan yakni bidang jalan dan jembatan, Jaringan Irigasi, jaringan Air Bersih, MCK Fasilitas umum dan Sekolah, Penanggulangan banjir dan bencana. UMKM, Penataan pasar, Pertanian dan perikanan, penanggulangan persampahan ,Syari’at Islam dan kerukunan anar umat beragama.

Sementara, permasalahan dan isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045 yakni, rendahnya kualitas dan kuantitas Infrastruktur, rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan, rendahnya kualitas dan akses pendidikan, rendahnya kualitas dan akses kesehatan masyarakat, rendahnya kualitas lingkungan hidup, rendahnya kesejahteraan petani, rendahnya prestasi olah ragab daerah, masih tingginya angka kemiskinan an kurangnya ketertiban dan keamanan wilayah.rendahnya produksi tanaman pangan, tingginya laju pertumuhan penduduk dan belum optimalnya pelaksanaan Qanun Syariat Islam.

Untuk mencapai tujuan sesuai visi dan misi RJPJP 2025-2045, maka ditempuh beberapa arah kebijakan diantaranya, penguatan tfondasi transformasi social, transformasi RPJP Ekonomi dan tata kelola, percepatan transformasi, peningkatan daya saing dan terwujudnya Aceh Tenggara yang maju, harmoni dan berkelanjutan.

Lebih lanjut disampaikan Pj Sekdakab Yusrizal, berdasarkan hasil Musrenbang pada 16 kecamatan, dari 1.175 total usulan masyarakat, usulan bidang Infrastruktur merupakan yang tertinggi dengan 818 usulan, disusul usulan bidang ekonomi sebanyak 248 usulan, bidang pendidikan sebanyak 87 usulan dan bidang kesehatan sebanyak 58 usulan. Konsultasi public sebanyak 21 usulan, usulan desa (kute) sebanyak 962 usulan, priritas kecamatan 246 usulan dan pokir DPRK 228 usulan.

Untuk Trend keuangan ujar Yusrizal, struktur APBK Aceh Tenggara tahun 2020 -2023 yakni, Pendapatan 2020 Rp1.332.292.824.072, tahun 2021 sebesar Rp1.300.792.948.503. tahun 2022 pendapatan Rp1.277.626.530.022 dan pendapatan tahun 2023 sebesar Rp1.219.443.625.975.(b16/cseh)

  • Bagikan