SIGLI (Waspada.id) : Gambaran pemulihan pascabencana di Kabupaten Pidie belum seindah laporan resmi. Data Indikator Pemulihan Pemerintahan dan Masyarakat Kabupaten Pidie justru mengungkap fakta pahit, ratusan fasilitas publik masih rusak, layanan dasar pincang, dan infrastruktur jalan belum layak digunakan warga.
Sektor pendidikan menjadi yang paling terdampak. Tercatat 81 SD, 12 SMP, 17 SMA/SMK, 9 madrasah, serta 27 dayah/pesantren masih mengalami kerusakan. Kondisinya beragam, mulai dari meubelair rusak, pagar roboh, hingga WC tak berfungsi, tersebar di Kembang Tanjong, Simpang Tiga, Mutiara, Kota Sigli, Pidie, Batee, Glumpang Tiga, Indrajaya, dan Delima.
Situasi ini memunculkan tanda tanya besar terhadap prioritas dan efektivitas anggaran rehabilitasi. Fasilitas pendidikan yang menyangkut masa depan generasi muda justru belum mendapat penanganan tuntas.
Di sektor kesehatan, pemulihan juga belum rampung. Satu rumah sakit dan sejumlah puskesmas di Kota Sigli, Mutiara Timur, Kembang Tanjong, Peukan Baro hingga Tangse masih tercatat rusak pada bagian bangunan, pagar, dan halaman.
Kondisi infrastruktur jalan bahkan lebih mengkhawatirkan. Data mencatat 1 ruas jalan nasional, 4 jalan provinsi, 17 jalan kabupaten/kota, serta 43 jalan desa masih rusak. Ruas Keumala–Geumpang dilaporkan rusak berat dan rawan longsor, mengancam keselamatan pengguna jalan.
Dampaknya merembet ke ekonomi rakyat. Sedikitnya 522 UMKM terdampak akibat kerusakan akses jalan dan drainase pasar. Selain itu, 8 kilometer kawasan ekonomi di luar pasar juga tercatat mengalami gangguan.
Pada aspek sosial, sejumlah masjid dan meunasah di Mutiara Timur, Kembang Tanjong, dan Tangse belum pulih sepenuhnya. Kerusakan pagar, taman, hingga tempat wudhu masih ditemukan.
Sementara itu, layanan utilitas dasar seperti PDAM Mon Krueng Baro, jaringan elpiji, dan internet dilaporkan belum sepenuhnya lancar, menambah beban masyarakat yang seharusnya sudah memasuki fase normal.
Fakta-fakta ini menegaskan pemulihan di Pidie masih tertatih. Pemerintah daerah dituntut berhenti pada narasi administratif dan segera menghadirkan langkah konkret, transparan, serta terukur.
Tanpa pengawasan ketat dan evaluasi serius, pemulihan pascabencana di Pidie berisiko hanya menjadi laporan di atas kertas—sementara warga terus bergelut dengan jalan berlumpur, fasilitas rusak, dan layanan yang pincang. (id69)
