BLANGPIDIE (Waspada.id): Meski setiap tahun pemerintah pusat menggelontorkan anggaran ratusan miliar, untuk pemeliharaan jalan nasional di Aceh, namun kondisi ruas jalan di kawasan Barat Selatan Aceh (Barsela) tetap memprihatinkan. Puluhan kilometer jalan di Kabupaten Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan, penuh lubang, bergelombang, rawan longsor dan jauh dari kata layak.
Kondisi ini bukan hanya menghambat aktivitas masyarakat, tapi juga merenggut nyawa. Berdasarkan data kepolisian, sepanjang Januari–September 2025 tercatat 37 kasus kecelakaan lalu lintas di jalur nasional Barsela akibat jalan rusak. Dari jumlah itu, 12 orang meninggal dunia, 21 mengalami luka berat dan puluhan lainnya luka ringan.
“Korban terbanyak akibat sepeda motor terperosok ke lubang jalan, terutama di malam hari ketika pencahayaan minim. Jalan rusak ini jelas berkontribusi terhadap angka kecelakaan,” ungkap Miswar SH MH, Ketua Supremasi Keadilan Aceh (SaKA), kepada Waspada.id Sabtu (4/10).
Aktivis hukum muda ini menilai, anggaran besar yang dikelola Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh melalui Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN), hanya menghasilkan pekerjaan tambal sulam seadanya. “Seharusnya dengan anggaran mencapai Rp351 miliar lebih, rakyat menikmati jalan mulus. Bukan tambal sulam yang dua bulan kemudian rusak lagi. Balai membiarkan kontraktor bekerja asal jadi, rakyat yang jadi korban. Jangan-jangan ini memang pola proyek berulang tiap tahun. Fakta di lapangan jelas, jalan nasional Barsela adalah potret kegagalan BPJN Aceh,” tegasnya.
Miswar juga menyorot sejumlah titik rusak yang membahayakan, antara lain jembatan Krueng Beukah, persimpangan jalan Selamat Pusat Kota Blangpidie, tikungan S kawasan Alue Mangota, Kecamatan Blangpidie. Kawasan Alue Dama, Rambong dan Lhang, Kecamatan Setia. Kawasan Suak Labu, Cinta Makmur, jembatan Tangan-Tangan, Kecamatan Tangan-Tangan. Kawasan Cot Bak U Lembah Sabil, hingga jembatan Krueng Baru di perbatasan Abdya–Aceh Selatan dan sejumlah titik lainnya. “Kalau menunggu ada korban baru bertindak, itu sama saja abai terhadap keselamatan rakyat,” ujarnya.
Sebagai catatan tambah Miswar, terdapat proyek atau peristiwa nyata yang ditangani BPJN Aceh yang jauh dari harapan masyarakat Barsela. Seperti, penanganan darurat jembatan Krueng Baru, Perbatasan Abdya dengan Aceh Selatan, setelah abudmen jembatan di sisi kanan arah Tapak Tuan rusak akibat longsor. PJN melakukan tindakan darurat dengan pemasangan rambu lalu lintas, police line dan pekerjaan penimbunan, serta pencegahan erosi.
Juga, melaksanakan patching lubang, pembersihan saluran, pemotongan rumput bahu jalan dan pembersihan jembatan, sebagai bagian dari persiapan prioritas menjelang mudik/lebaran. “Rentang anggaran (historis) dalam dokumen lama (Booklet Kantor BPJN Aceh), tercatat pagu anggaran untuk Satker PJN Wilayah II Provinsi Aceh sekitar Rp Rp351,358 miliar lebih. Apakah pantas hanya dikerjakan seadanya,” tanya Miswar.
Terkait masalah itu, Syamsul Rizal selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.3 Provinsi Aceh, dibawah Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 2 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh, dengan ruas mulai dari Simpang Empat Kabupaten Nagan Raya, hingga perbatasan Aceh Barat Daya dengan Aceh Selatan, dimintai keterangannya menjelaskan, kerusakan jalan pasti muncul karena jalan tersebut dilewati oleh kendaraan yang terkadang kapasitas tonase melebihi ketentuan. Disamping itu, juga faktor lain seperti cuaca dan umur pemakaian.
Syamsul Rizal mengatakan, guna mengatasi masalah itu, penanganan yang dilakukan pihaknya, ada yang bersifat kontraktual (penyedia jasa) dan ada yg ditangani secara swakelola. “Tentunya kami selalu berusaha menangani secepat mungkin, sesuai standar yang ada. Kalaupun ada kekurangan atau keterlambatan, kadang disebabkan beberapa hal. Seperti ketersediaan material aspal dari AMP yang tidak selalu tersedia,” jelasnya.
Terkait pemeliharaan jalan yang tambal sulam lanjut Syamsul Rizal, itu tergantung kondisi hasil survey. Dimana katanya, ada yang hanya ditangani dengan patching (tambal aspal) yang sifatnya sementara. Ada juga yang ditangani secara menerus dengan perbaikan lapisan bawah. “Terhadap jembatan, secara rutin dan berkala kami tetap melakukan pemeriksaan terhadap kondisi. Ada sejumlah jembatan di ruas kita, yang memang sudah kita rencanakan untuk penggantian baru (duplikasi). Ini tentunya ada proses yang mari bersama-sama kita do’akan segera terwujud,” harapnya.
Syamsul Rizal juga menegaskan, dalam setiap pelaksanaan pekerjaan, dipastikan ada perencanaan dan tim pengawasan yang terlibat, juga adanya masa pemeliharaan. “Kami berusaha untuk selalu menangani dan memperbaiki kondisi jalan. Tentunya ada standar prioritas mana dulu yang lebih mendesak untuk kami tangani, tentunya dengan kondisi keuangan Negara kita,” pungkasnya.(id82)
