BLANGPIDIE (Waspada): Puluhan Kepala Desa (Kades), dalam wilayah Aceh Barat Daya (Abdya), Senin (21/10), nyaris adu jotos dengan Plt Sekda Liza Marfandi dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Fakhruddin, di kantor Inspektorat Abdya, kompleks perkantoran Bukit Hijau, Blangpidie.
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Abdya, Venny Kurnia Selasa (22/10) dimintai keterangannya membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, para Kades kesal karena persoalan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2024 hingga saat ini belum ada tanda-tanda dicairkan. Akibatnya, para Kades di Abdya saat ini berada dalam tekanan dari aparatur desa, yang belum menerima gaji sejak Juli hingga Oktober 2024. “Jika gaji mereka tidak segera dibayarkan, roda pemerintahan desa bisa lumpuh total,” ungkapnya.
Selain untuk Siltap Aparatur tambah Venny, ADD Reguler untuk tahap II (40%) dan tahap III (20%), juga belum cair. Hal itu katanya, dikuatirkan akan mempengaruhi realisasi penggunaan anggaran, mengingat waktu efektif tahun 2024 ini hanya tersisa dua (2) bulan lagi. “Atas nama APDESI Abdya, kami mendesak pemerintah daerah segera mencairkan ADD. Jangan menggantung. Jika memang tidak ada lagi anggarannya, sampaikan secara tertulis, agar kami punya pegangan untuk disampaikan ke aparatur kami di desa masing-masing,” tegasnya.
Venny juga menguraikan, pada Kamis (17/10) lalu, para Ketua APDESI Kecamatan, sudah berusaha menemui Pj Bupati Abdya Sunawardi, untuk mempertanyakan kelanjutan pencairan dana ADG. Namun, pertemuan tersebut tidak terwujud. “Karena itu, Senin (21/10) lalu, para Ketua APDESI Kecamatan bersama para Kades yang ada di wilayah Abdya, mendatangi kantor BPKK menanyakan pencairan ADD tersebut,” urainya.
Sayangnya, saat tiba di kantor BPKK, para Kades diberitahu bahwa Kepala BPKK Abdya Fakhruddin tidak berada di tempat, karena sedang berada di kantor BAdan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). “Saat kami susul ke Bappeda, nyatanya yang bersangkutan tidak ada disana. Diperoleh keterangan bahwa yang bersangkutan sedang rapat di Inspektorat,” sebut Venny.
Para Kades akhirnya menuju kantor Inspektorat, untuk bertemu Kaban Fakhruddin, yang saat itu sedang rapat bersama Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Abdya Liza Marfandi, dengan Tim Inspektorat Provinsi Aceh. “Setelah rapat selesai, kami langsung menjumpai Plt Sekda dan Fakhruddin, untuk menanyakan masalah pencairan ADD tersebut,” kata Venny.
Dikatakan, pertemuan berlangsung tegang dan nyaris adu jotos antara sejumlah Kades dengan Plt Sekda Liza Marfandi dan Kepala BPKK Fakruddin. Pasalnya, jawaban Plt Sekda dan Kepala BPKK yang terkesan tidak mengetahui kepastian pencairan dana ADD, yang mengakibatkan emosi para Kades tersulut. “Saat para Kades menanyakan kapan ADD bisa dicairkan, Kaban Fakruddin leceh saja menjawab ‘kapan ada uang’. Tentu saja kami emosi dengan gaya jawabannya, yang terkesan tidak peduli dengan keluhan kami para Kades,” sesal Venny.
Suasana kian memanas saat ada oknum Kades yang menunjuk-nunjuk kearah Plt Sekda, yang disambut emosi Plt Sekda dengan langsung reflek bergerak ke arah oknum Kades, dengan mengepalkan bogem kiri kanan siap adu jotos. “Beruntung, adu jotos dapat kami lerai, sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, kami tetap kesal karena dari awal seolah-olah masalah ini diulur-ulur tanpa ada kepastian,” ujar Venny.
Dalam kesempatan itu, Venny juga memperingatkan jika tidak ada kejelasan soal pencairan ADD hingga Jumat (25/10) mendatang, pihaknya akan menggerakkan aksi massa yang terdiri dari para Kades dan aparatur desa se-Abdya, untuk mendatangi kantor bupati. “Jika tidak ada kejelasan juga, kami para Kades akan mengembalikan stempel Kades kepada Pj Bupati Abdya. Pasalnya, kami sudah tidak sanggup menanggung tekanan dengan kondisi ini,” tegas Venny.
Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan terkait masalah itu. Baik dari Plt Sekda, Kepala BPKK Abdya, maupun dari Pj Bupati Abdya Sunawardi.(b21)
