LHOKSEUMAWE (Waspada.id): Untuk mengatasi masalah perbedaan pendapat yang kian memanas di tengah publik, Pengamat Ekonomi Aceh, Dr. Muammar Khadafi, S.E., M.Si. Ak. CA mengungkap lima solusi strategis untuk keberlanjutan program Jaaminan Kesehatan Aceh (JKA).
Selaku akademisi dan pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh (Unimal), Dr. Muammar Khadafi, S.E., M.Si. Ak. CA mencoba menawarkan langkah strategis untuk mengurai benang kusut JKA.
Dikatakannya, Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) selalu menjadi topik hangat setiap tahunnya, terutama terkait dinamika anggaran antara Pemerintah Aceh dan BPJS Kesehatan. JKA merupakan program krusial karena meng-cover warga yang belum masuk dalam skema JKN-KIS (PBI APBN).
Maka untuk saat ini, Muammar menyebutkan ada lima solusi dan langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Aceh agar program ini tetap berjalan.
Antara lain:
- Rekonsiliasi dan Validasi Data (Pembersihan Data)
Salah satu beban berat JKA adalah membayar premi untuk data yang tidak valid (orang yang sudah meninggal, pindah domisili, atau memiliki NIK ganda).
Solusi: Melakukan cleansing data secara berkala bekerja sama dengan Disdukcapil kabupaten/kota.
Tujuan: Memastikan anggaran hanya membayar warga yang benar-benar berhak, sehingga terjadi efisiensi anggaran yang signifikan. - Evaluasi Skema Pendanaan (Sharing Budget Mengingat Dana Otsus Aceh yang terus menurun, saat ini tinggal 1%), Pemerintah Aceh tidak bisa lagi menanggung beban JKA sendirian secara penuh. Solusi: Menerapkan skema Sharing Budget antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Detail: Beban premi dibagi dengan persentase tertentu agar APBA tidak “jebol” dan daerah juga memiliki tanggung jawab terhadap kesehatan warganya.
- Pengalihan ke Peserta PBI APBN
Pemerintah Aceh terus mendorong warga miskin yang masuk kategori JKA untuk didaftarkan ke dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN.
Solusi: Proaktif mengusulkan data warga miskin ke Kementerian Sosial agar masuk ke DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
Manfaat: Jika warga masuk PBI APBN, maka preminya dibayar oleh Pemerintah Pusat, sehingga mengurangi beban APBA secara otomatis. - Peningkatan Fasilitas Kesehatan Milik Daerah
Untuk mengurangi biaya rujukan ke luar daerah yang mahal, pemerintah fokus pada penguatan RSUD dan Puskesmas.
Solusi: Menambah peralatan medis dan dokter spesialis di RS regional (seperti di Meulaboh, Takengon, dan Langsa).
Tujuan: Agar penanganan medis selesai di tingkat regional tanpa harus selalu dirujuk ke RSUDZA Banda Aceh atau ke Jakarta, yang secara tidak langsung menekan biaya operasional jaminan. - Rasionalisasi Manfaat (Efisiensi)
Tanpa mengurangi hak dasar kesehatan, pemerintah melakukan tinjauan terhadap prosedur yang sering kali mengalami over-utilization.
Solusi: Memperketat pengawasan klaim bersama BPJS Kesehatan untuk mencegah kecurangan (fraud) dan memastikan penggunaan fasilitas kesehatan sesuai dengan indikasi medis yang tepat.
Muammar menjelaskan Keberlanjutan JKA sangat bergantung pada stabilitas politik antara eksekutif (Gubernur) dan legislatif (DPRA) dalam pengesahan APBA tepat waktu.
Karena tanpa komitmen politik yang kuat, kepastian pembayaran premi ke BPJS Kesehatan akan selalu mengalami kendala administratif di setiap awal tahun.
Untuk mengatasi hal itu, sambungnya, Pemerintah Aceh juga perlu melakukan lima langkah lain yang tak kalah penting. Masing-masingnya,
Pertama optimalisasi anggaran dengan mengurangi biaya administrasi dan meningkatkan efisiensi belanja.
Kedua peningkatan sumber pendanaan dengan mencari sumber pendanaan alternatif, seperti meningkatkan kontribusi dari masyarakat atau mencari investasi dari pihak swasta.
Ketiga kerja sama dengan pemangku kepentingan seperti perusahaan dan organisasi masyarakat, untuk meningkatkan cakupan dan kualitas JKA.
Keempat, pengembangan sistem manajemen yang lebih efektif dan efisien untuk mengelola JKA, termasuk penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan.
Kelima meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya JKA dan bagaimana mereka bisa berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan program ini.
Muammar menegaskan dengan melakukan hal-hal tersebut, pemerintah Aceh bisa menjaga keberlanjutan JKA dan memastikan bahwa masyarakat Aceh terus mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas.(id72)
