ACEH UTARA (Waspada.id): Dua bulan setelah banjir bandang melanda wilayah Sumatra, kondisi pemulihan di Aceh dinilai masih berjalan lambat. Dari sejumlah kabupaten/kota terdampak, baru satu daerah yang disebut sudah kembali normal. Sementara ribuan korban lainnya masih berada dalam situasi tidak pasti.
Satuan Tugas (Satgas) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanganan Dampak Banjir Sumatra di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun menuai kritik. Satgas yang dibentuk oleh Mendagri Tito Karnavian dianggap belum efektif dalam mendorong percepatan pemulihan, terutama dalam aspek koordinasi dan penyampaian informasi kepada publik.
Kritik tersebut disampaikan Pengamat Komunikasi Politik Universitas Malikussaleh (Unimal), Masriadi Sambo. Ia menilai keterbukaan data, khususnya mengenai pembangunan hunian sementara (Huntara) di tingkat kabupaten/kota, masih sangat minim dan tidak transparan.
Menurutnya, masyarakat tidak mendapatkan akses informasi berkala terkait perkembangan rehabilitasi pascabencana. Akibatnya, korban banjir harus mencari tahu sendiri kondisi terbaru di lapangan.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian selaku Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra telah menunjuk Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, sebagai Pelaksana Satgas khusus untuk Aceh. Penunjukan itu diumumkan dalam rapat koordinasi di Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Tito menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait. Namun Masriadi menilai implementasi di lapangan justru belum mencerminkan arahan tersebut.
“Data Huntara tidak terpusat pada satu posko koordinasi. Masyarakat kesulitan mengetahui progres yang sebenarnya. Bahkan untuk memastikan pembangunan berjalan atau tidak, harus turun langsung ke desa,” ujar Masriadi, Rabu (28/1/2026).
Ia menegaskan Satgas tidak semestinya hanya bekerja di balik layar. Menurutnya, pembaruan informasi berkala harus dilakukan melalui kanal publik, termasuk media sosial, agar masyarakat dan korban banjir dapat memantau arah pemulihan secara jelas.
Masriadi juga menyoroti persoalan bantuan pangan yang mulai menipis karena relawan sudah jarang turun ke lokasi pengungsian. Kondisi ini, katanya, membutuhkan kepastian dari Satgas.
“Presiden Prabowo diharapkan bisa memantau langsung kinerja Satgas. Masyarakat butuh kejelasan,” tegasnya.
Ia menambahkan, percepatan pemulihan semakin mendesak menjelang bulan Ramadhan. Pemerintah pusat, kata dia, bahkan telah menginstruksikan agar para pengungsi dapat segera ditempatkan secara layak di Huntara sebelum Ramadhan tiba.
Selain persoalan hunian, Masriadi menilai sejumlah sektor lain juga belum menunjukkan perkembangan signifikan, seperti pembersihan lumpur di kawasan permukiman, normalisasi sungai, hingga pembangunan sistem irigasi.
“Saat ini yang tampak baru pembangunan Huntara dan pembersihan lumpur di badan jalan. Tapi jika normalisasi sungai dan irigasi tidak segera ditangani, ancaman banjir susulan tetap nyata,” peringatnya.
Akademisi Unimal itu mendorong Satgas untuk mengumumkan secara rutin progres pembangunan di seluruh daerah terdampak di Aceh. Transparansi dinilai penting agar publik mengetahui sejauh mana pemulihan berjalan.
Menurutnya, Satgas juga harus memiliki kewenangan yang jelas untuk memantau serta memberikan teguran kepada kementerian yang bertanggung jawab pada masing-masing sektor.
“Jika kewenangan eksekutif Satgas tidak tegas, maka perannya hanya sebatas pemantau tanpa kemampuan menekan percepatan pembangunan,” pungkas Masriadi.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyatakan bahwa baru satu kabupaten/kota di Aceh yang telah kembali beroperasi normal pascabencana hidrometeorologi pada akhir November 2025, yakni Kabupaten Aceh Besar.
Sementara sejumlah daerah pegunungan seperti Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tengah masih membutuhkan perhatian khusus dalam proses pemulihan. (*)
