SiGLI (Waspada): Meski Kabupaten Pidie salah satu daerah lumbung padi di Provinsi Aceh, namun belum ada terobosan baru yang tercipta di sektor pertanian.
Anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie, Sulaiman (Pak Salam), Minggu (18/5) menyorot kinerja Dinas Pertanian dan Pangan, Kabupaten Pidie terkait persoalan itu.
Kata Pak Salam, dengan luas area persawahan sekira 26.826,90 hektare, dan julukan daerah lumbung padi di Provinsi Aceh, seharusnya Dinas Pertanian dan Pangan, Kabupaten Pidie, sudah banyak menciptakan terobosan-terobosan baru dalam meningkatkan sektor pertanian. Misalkan, penangkar benih, dan menjaga ketersediaan pupuk serta harga gabah.
“Sekarang Kabupaten Pidie lagi musim tanam padi. Saya berharap kepada Dinas Pertanian dan Pangan serta para penyuluh agar memberikan bimbingan kepada petani kita,” kata Sylaiman.
Politisi Partai Aceh (PA) Kabupaten Pidie, ini mengkritik kinerja para penyuluh pertanian yang menurutnya mereka lebih banyak sibuk urusan pribadi dan nongkrong di kantor dari pada bersama masyarakat petani di lapangan.
Padahal kata Pak Salam, penyuluh merupakan ujung tombak dalam meningkatkan program swasembada.
“Maka dari itu kita harapkan mereka mampu menjalankan tupoksi mereka. Karena tugas pokok penyuluh pertanian adalah melakukan persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan penyuluhan pertanian, serta pengembangan metode penyuluhan,” kata anggota Komisi 2 DPRK Pidie itu.
Selain itu, penyuluh kata Sulaiman juga berperan sebagai pendidik, fasilitator, motivator, dan agen perubahan untuk membantu petani dalam meningkatkan hasil pertanian dan kualitas hidup.
Sejatinya kata Sulaiman, tugas para penyuluh tersebut, melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan, keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan.
Selain itu membagikan tugas atau kegiatan kepada bawahan dengan memberikan arahan lisan atau tertulis sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing.
Sejurus dengan itu, Pak Salam juga mengingatkan Dinas Pertanian dan Pangan Pidie, untuk memperjelas aset yang ada, dan penting juga data sawah yang tidak bisa tanam padi serta kendalanya.
Maka dari Dinas Pertanian dan Pangan, Kabupaten Pidie harus berperan aktif supaya kedepan tidak ada lagi sawah yang tidak bisa ditanam padi, baik itu masalah air kepersawahan dan lain-lain.
Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan,Kabupaten Pidie, Saiful Bahri, mengatakan bahwa Pemkab Pidie melalui Dinas Pertanian dan Pangan, telah banyak memasilitasi dan membina penangkar dalam perbanyakan benih padi di bawah pengawasan dan BPS Aceh.
Adapun benih yang diperbanyak oleh penangkar adalah benih bina dari varietas yang sudah dilepaskan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang sesuai untuk dikembangkan di Kabupaten Pidie dan sekitarnya, serta varietas tersebut masih sangat diminati oleh masyarakat untuk dibudidayakan. (b06)
