JAKARTA (Waspada.id): Pemerintah Kabupaten Pidie memperkuat komitmennya dalam meningkatkan tata kelola aparatur sipil negara (ASN) dengan menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian yang digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN), Rabu (19/11) di Hotel Pullman Jakarta Central Park.
Pemkab Pidie diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Setdakab Pidie, Jufrizal, S.Sos, M.Si, serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pidie, Mulyadi Nurdin, Lc, MH, CPLA, CHRIM. Rakornas tahun ini mengusung tema “ASN Bergerak Bersama Mewujudkan Asta Cita”, dan dihadiri oleh perwakilan kementerian, lembaga negara, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia.
Kepala BKPSDM Pidie, Mulyadi Nurdin, menyebutkan bahwa Rakornas menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan manajemen ASN.
“Forum besar seperti ini sangat penting untuk memperkuat peran ASN dalam mensukseskan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ujar Mulyadi.
Alumni Lemhannas RI itu menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor perlu ditingkatkan agar tata kelola kepegawaian lebih adaptif dalam menjawab kebutuhan pembangunan nasional. Menurutnya, akselerasi informasi dan harmonisasi kebijakan menjadi kunci menuju ASN yang profesional, unggul, dan relevan dengan tantangan zaman.
Dalam Rakornas tersebut, sejumlah kementerian dan lembaga memaparkan materi strategis, antara lain Talenta ASN sebagai Pilar Asta Cita, Transformasi ASN Indonesia, peluncuran inovasi dashboard Executive System berbasis GIS, peran Talenta ASN dalam kemandirian pangan, pemerataan pendidikan melalui Sekolah Rakyat, hingga AI Hackathon 2025 yang mendorong inovasi kecerdasan buatan di lingkungan ASN. Kegiatan ditutup dengan penganugerahan BKN Awards 2025.
Sementara itu, Kepala BKN, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH, menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang lebih melindungi ASN dan masyarakat, serta memastikan pelayanan publik terus meningkat.
“Dunia kepegawaian menjadi perhatian utama pemerintah karena besarnya anggaran negara dan daerah yang harus dieksekusi ASN,” kata Prof. Zudan.
Ia menambahkan, Rakornas Kepegawaian 2025 menjadi momentum penting untuk memastikan manajemen ASN lebih lincah, responsif, dan berbasis data, terutama dalam menghadapi tantangan pada sektor ketahanan pangan, pelayanan sosial, dan percepatan transformasi digital. (Id69)
