Di Gampong Beurawang, lumpur yang mengeras selama lebih dari dua bulan bukan lagi sisa bencana. Ia menjelma prasasti kegagalan pemerintah daerah, bukti bahwa Pemkab Pidie Jaya ( Pijay) berjalan tanpa komando, tanpa arah, dan tanpa rasa urgensi.
Dan Beurawang bukan satu-satunya titik gelap. Meunasah Bie, Meunasah Raya, Dayah Kruet, Geunteng, Meunasah Mancang, Dayah Husen, Pante Beureune, Teupin Pukat, semuanya masih terkurung lumpur yang tidak bergeser sedetik pun.
Di Meurah Dua, akses jalan terputus setiap kali hujan mengguyur.
Di Kecamatan Meureudu, Beurawang, Meunasah Lhoek, Manyang Lancoek, Blang Cut, Manyang Cut, Blang Awe, Mesjid Tuha, Meunasah Balek, Lhok Nga, pembersihan permukiman bahkan belum masuk prioritas.
Sementara warga menggenggam sekop, Pemkab Pijay menggenggam alasan. Sementara rakyat bekerja dengan tangan kosong, pejabat bekerja dengan panggung dan seremoni. Inilah Pidie Jaya ( Pijay) hari ini,daerah bencana yang pemerintahnya hadir di podium, tetapi hilang di lapangan.
Pemkab Gagal Baca Krisis
Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya, yang selama ini memantau lapangan, menyodorkan kritik paling keras.
Koordinatornya, Dedi Saputra, Jumat (30/1) pagi, tidak lagi berbicara dengan bahasa yang dibungkus.
“Ini bukan sekadar lambat. Ini kegagalan membaca krisis. Kebijakan Bupati tidak berbasis data, tidak menjejak realitas. Pemerintah daerah kehilangan arah,” tegas Dedi.
Ia menilai lima kali perpanjangan masa darurat bukan cerminan kesiapsiagaan, melainkan ketidakmampuan membuat keputusan.
“Ketika status darurat diperpanjang tanpa urgensi yang jelas, itu tanda pemerintah tidak punya kompas. Mereka bingung, dan kebingungan itu dibayar dengan penderitaan rakyat,” ujarnya.
Dedi menegaskan bahwa kekacauan kebijakan ini tidak berhenti pada tataran administratif saja. Menurutnya, dampaknya telanjang di lapangan.
“Huntara sudah berdiri, tetapi tidak bisa ditempati. Dua bulan tanpa alat berat. Dua bulan tanpa pembersihan. Ini bukan bencana alam saja, ini bencana tata kelola,” katanya.
Ia juga menyorot risiko BTT yang rawan salah sasaran akibat keterlambatan Pemkab Pijay masuk fase pemulihan.
“Tanpa data yang bersih, tanpa pendataan ulang, BTT bisa jadi salah alokasi. Dan setiap rupiah yang tidak berdampak bagi korban adalah bentuk kegagalan pemerintah daerah atau negara,” lanjutnya.
Di tengah lumpur yang membatu, satu hal justru bergerak sangat cepat, banner dan seremoni. Pemkab Pijay terlihat lebih siap menghadiri panggung daripada menghadapi lumpur.
Di Pijay, baliho hadir tepat waktu.
Yang tidak hadir adalah Pemkab Pijay.
Warga menunggu pembersihan.
Pemerintah menunggu momen foto.
Warga menyingkirkan puing dengan tangan. Pemerintah menyingkirkan kritik dengan retorika.
Banjir bandang yang menimpa Pidie Jaya memang bencana alam. Namun cara pemerintah menangani pascabencana adalah bencana politik, buatan manusia, hasil dari kepemimpinan yang tersesat.
Ketika pemerintah daerah tidak hadir di saat paling dibutuhkan, yang tenggelam bukan hanya rumah dan pemukiman tetapi kewarasan kebijakan, ketegasan komando, dan martabat pelayanan publik.
Pijay hari ini mengirim satu pesan pahit: sebuah daerah bisa rubuh bukan karena bencana terlalu besar, tetapi karena pemerintahnya memilih berjalan lebih lambat daripada lumpur.
Muhammad Riza
