SIMEULUE (Waspada): Memasuki masa kampanye dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah pada 27 November 2024, Pj. Bupati Simeulue Tengku Reza Fahlevi diminta dan didesak untuk melakukan perombakan segera jabatan di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) setempat.
Tak kecuali melakukan pergantian sejumlah oknum Pokja Pengadaan Barang & Jasa di UKPBJ yang belum lama ini diberitakan sejumlah media diduga melakukan kolusi dengan oknum rekanan dan pihak tertentu, membuat gaduh dan berpotensi melahirkan konflik yang bisa mengganggu stabilitas sosial, ekonomi dan keamanan daerah menjelang pelaksanaan Pilkada 27 November 2024.
Permintaan dan desakan dilakukannya perombakan atau penyegaran sejumlah posisi penting di SKPK di pulau itu disampaikan oleh sejumlah tokoh-tokoh muda Simeulue yang kompeten dan kredibel yang diwawancarai khusus oleh Waspada.id pada Rabu (28/8) sore dan Kamis (29/8) pagi.
“Saya pikir untuk tercapainya pesta demokrasi yang Jurdil (jujur dan adil) maka memang perlu ada langkah cepat dari Pj Bupati kita untuk melakukan perombakan di sejumlah SKPK yang diduga berafiliasi dan melakukan praktek politik praktis,” ujar mantan Ketua Presiden Mahasiswa (PREMA) Al Washliyah Aceh, Hardani yang diwawancarai Waspada.id di Sinabang Rabu (28/8).
Hal senada juga dikuatkan Wahyu Nurdin Mantan Ketua Presiden Mahasiswa (Presma) UTU yang diwawancarai Waspada via telpon WhatsApp tadi malam. Demikian juga mantan Ketua Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Simeulue (IPPELMAS) Banda Aceh, Agus Mulyadi dan mantan Sekretaris IPPELMAS Banda Aceh Jawasir dan Ketua Ippelmas Banda Aceh, Rival Fauzi.
Pj. Bupati Simeulue Teuku Reza Fahlevi yang dikonfirmasi Waspada via telpon WhatsApp Rabu (28/8) malam menyatakan pihaknya komit dan konsisten untuk menginstruksikan dan melaksanakan netralitas ASN sejak awal menjabat
Kemudian lagi katanya, pekan depan Ia akan melakukan apel besar untuk menyampaikan tentang pentingnya netralitas ASN dalam Pilkada ini, bilamana ada yang melanggar maka akan ditindak tegas olehnya.
“Saya akan ulang sampaikan tentang agar semua ASN khususnya dijajaran Pemkab Simeulue supaya netral dalam Pilkada ini. Bila setelah dihimbau tidak mengindahkan maka akan saya sikat. Minimal langkah cepat akan saya nonaktifkan untuk pejabat yang ada eselon nya,” ujar Reza Fahlevi.
Terkait adanya oknum Pokja yang diduga “bermain mata” dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya hingga merasa ada yang dirugikan dan kemudian menguntungkan pihak lain yang seharusnya tidak layak secara administrasi lalu ada pihak yang meminta dilakukan pembatalan hasil tender, “itu kewenangan katanya ada pada Pokja dan Kuasa Pengguna Anggaran atau pada Dinas,” jawabnya.
Pun demikian pihaknya sudah menyarankan pihak dinas terkait untuk melakukan review dan mengevaluasi secara benar semua hasil evaluasi dari Pokja jika ada masukan dan ada indikasi serta bukti bukti kuat soal kecurangan dimaksud Ia tetap tidak mennolelirnya.(b26)
Sangat akurat dan terpercaya, muda2han dengan ketegasan yg dilakukan PJ bupati soal keterkaitan dengan tender yg GG jelas soal administrasinya itu maka pokja2 sekalian harus di evaluasi penuh, agar kedepan nya tidak akan terbiasa dengan hal2 yg GG di inginkan.