SABANG (Waspada): Angka stunting di Sabang alami penurunan jadi 8,7 persen. Rembuk Stunting merupakan langkah Pemerintah Kota Sabang menurunkan prevalensi stunting bersama perangkat daerah, penanggung jawab layanan dengan seluruh stakeholder terkait maupun dengan lembaga non-pemerintah dan masyarakat secara umum.
Mengusung tema “Penguatan Komitmen & Sinergitas Untuk Memperkuat Pondasi Transformasi Menuju Generasi Emas 2045”, kegiatan tersebut di buka Pj Wali Kota Sabang Andri Nourman, di Aula Bappeda, Selasa (24/9).
Pada kesempatan tersebut, Pj Wali Kota Sabang menyebutkan berdasarkan E-PPGBM, angka stunting di Kota Sabang turun dari 10,1 persen menjadi 8,6 persen pada Agustus 2024, dari jumlah balita stunting sebanyak 316 anak menjadi 260 anak.
“Kita harapkan pada akhir tahun nanti dampak positif dari pastisipasi yang sudah kita laksanakan bersama, angka prevalensi stunting Kota Sabang akan terus turun lagi hingga desember 2024,” harap Andri Nourman.
Lanjutnya, yang patut menjadi perhatian bersama terhadap percepatan penurunan stunting adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil (antenatal care), memaksimalkan penanganan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), perbaikan status ekonomi masyarakat, perbaikan pola asuh serta perilaku hidup bersih dan sehat.
“Sehingga perlu dilakukan peningkatan komunikasi yang di lakukan secara masif dan terus menerus dari semua perangkat daerah,” ujarnya.
Kemudian, Pj Wali Kota Sabang mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Sabang, seluruh instansi dan stakeholder terkait, serta pimpinan Forkopimda Sabang yang telah berpartisipasi dan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan komitmen Kota Sabang dalam menurunkan angka stunting.
“Mari bersama-sama kita maksimalkan percepatan penurunan stunting di kota Sabang sesuai dengan target yang telah kita buat,” ajak Andri Nourman.
Sementara itu, Ketua TPPS Kota Sabang Kamaruddin menjelaskan beragam upaya telah dilakukan, Seperti audit kasus stunting, melaksanakan rapat koordinasi masing masing pokja dan TPPS (seluruh pokja), serta menyediakan data dan mendampingi keluarga beresiko.
“Kita juga telah bersinergi dengan OPD terkait, melaksanakan kegiatan geunaseh, PMT pemulihan dan PMT reguler. Di samping itu, TPPS juga berkolaborasi dengan OPD teknis untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan percepatan penurunan stunting,” jelasnya.
Namun, memang ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, seperti peran aktif TPPS kecamatan dalam melakukan monitoring kegiatan TPPS gampong meskipun selama ini telah dilaksanakan seoptimal mungkin. Demikian juga halnya dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK). (b18)
