LHOKAEUMAWE (Waspada): Usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Se-Indonesia di Hotel Claro Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), PJ Wali Kota Lhokseumawe Imran menegaskan siap merawat dan abadikan keberagaman ditengah masyarakat dengan damai.
Hal itu diungkapkannya, setelah mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Se-Indonesia di Hotel Claro Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa 11 April 2023 yang dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) Muhammad Tito Karnavian.
Rakornas dengan tema “Sinergi Memantapkan Kerukunan Sosial Masyarakat dalam Mewujudkan Pemilu Damai, Aman dan Harmoni” ini, bertujuan untuk memberikan kesepahaman bersama terhadap berbagai kebijakan dan upaya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengatasi potensi masalah sosial di tengah masyarakat.
Khususnya dalam menciptakan kondisi aman saat menyambut pesta demokrasi Pemilu tahun 2024 mendatang, Pj Wali Kota Lhokseumawe Dr. Imran, M.Si, MA.Cd juga menyampaikan bahwa merawat keberagaman merupakan salah satu tugas penting bagi pimpinan daerah dalam membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis.
”Sebagai pemimpin daerah saya terus membangun dialog antara kelompok-kelompok yang berbeda di Kota Lhokseumawe dan tentunya memfasilitasi pertemuan yang terbuka dan produktif untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi antara kelompok-kelompok tersebut,” tegasnya.
Pj Wali Kota Imran juga mengaku dirinya akan merawat keberagaman dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kepentingan bersama untuk memastikan keberagaman dapat menjadi sumber kekuatan dan harmoni bagi masyarakat.
”Kita akan tetap membangun kebijakan publik yang inklusif dan adil untuk semua warga sehingga dapat meningkatkan stabilitas sosial untuk mencegah ketimpangan yang dapat memicu konflik,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian mengajak seluruh Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan Forkopimda, serta OPD terkait di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia agar pemerintah daerah terus kompak untuk menjaga ketertiban keamanan, ketertiban, kedamaian serta menjaga harmonisasi di Indonesia.
Tito juga menjelaskan bahwa semakin besar kelompok akan semakin banyak perbedaan, dan tentunya potensi konflik akan semakin besar terjadi. Tito menyebutkan berdasarkan ilmu manajemen konflik yang dikuasainya, jika mau membuat kelompok menjadi solid, maka harus mengangkat persamaan yang ada.
Hal serupa juga diungkapkan, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI Bahtiar, mengatakan bahwa rapat koordinasi ini sebagai upaya menciptakan iklim kondusif menghadapi Pemilu 2024.
“Dalam konteks hidup bernegara, dimensi sosial budaya sangat berpengaruh pada pembangunan politik dan ekonomi sehingga penting untuk dibahas, apalagi menghadapi pesta demokrasi Pemilu 2024,” ungkapnya. (b09)
