TAPAKTUAN (Waspada.id): Kebijakan Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, terkait razia kendaraan berplat BL (Aceh) menuai kecaman. Ketua PeTA Aceh, T. Sukandi, menilai tindakan menantu Presiden Jokowi itu berpotensi memicu konflik antara masyarakat Aceh dan Sumut.
Sukandi mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera turun tangan dan memerintahkan penangkapan Bobby Nasution. Menurutnya, razia plat BL tanpa dasar hukum yang jelas adalah tindakan “abnormal” yang dapat memecah belah persatuan.
“Jika di Aceh ada pembalasan dirazia kendaraan berplat BK, maka berpotensi terjadi konflik di tengah masyarakat,” ujar Sukandi kepada Waspada.id, Senin (29/9).
Sukandi menegaskan, selama 80 tahun Indonesia merdeka, tidak pernah ada larangan kendaraan berplat nomor polisi satu provinsi memasuki provinsi lainnya. Ia menjelaskan, aturan TNKB mengacu pada UU Nomor 22 Tahun 2009, dan STNK adalah bukti legalitas kendaraan.
Menanggapi upaya peningkatan PAD Sumut melalui pajak kendaraan, Sukandi menyarankan Bobby Nasution untuk membuat Perda tentang Pungutan Pajak Minum Tuak. Ia menilai, pajak tuak berpotensi meningkatkan PAD Sumut.
Lebih lanjut, Sukandi mengajak masyarakat Aceh untuk menjadikan polemik ini sebagai motivasi mempercepat pembangunan infrastruktur perdagangan laut. Tujuannya, mengurangi ketergantungan Aceh pada Sumut dalam penyediaan bahan pokok. (id85)
.
