MEULABOH (Waspada.id): – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Meulaboh meminta Polres Aceh Barat bersikap transparan dan menindak tegas temuan hasil sidak di SPBU Manekro sebagai efek jera bagi para pelanggar yang merugikan rakyat.
Hal itu diungkapkan Ketua Umum HMI Cabang Meulaboh, Anwar Effendi, Sabtu (20/12), terkait desakan kepada polisi agar bekerja secara profesional dan transparan terhadap publik.
Anwar menegaskan bahwa inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan di SPBU Manekro, Kabupaten Aceh Barat, pada Kamis (18/12) lalu, harus ditindaklanjuti secara serius, terbuka, dan berkeadilan. Sidak tersebut tidak hanya melibatkan personel Polres Aceh Barat, tetapi juga diikuti langsung oleh Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP., MM, sehingga hasilnya tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial semata.
HMI menilai, keterlibatan langsung kepala daerah dalam sidak tersebut justru mempertegas bahwa persoalan yang ditemukan bukanlah isu ringan. Oleh karena itu, hasil sidak wajib diikuti dengan kejelasan hukum dan langkah konkret yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Ketua Umum HMI Cabang Meulaboh, Anwar Effendi, menegaskan bahwa sidak yang dihadiri langsung oleh unsur kepolisian dan pemerintah daerah seharusnya menghasilkan keputusan yang jelas dan terukur.
“Sidak yang dihadiri langsung oleh Bupati Aceh Barat dan Polres Aceh Barat tidak boleh berakhir sebagai simbol kehadiran negara semata. Publik berhak mengetahui apa temuan pelanggarannya, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana tindak lanjut hukumnya,” tegasnya.
Anwar menyebutkan pihak HMI menilai apabila sidak yang melibatkan lintas institusi itu tidak diikuti dengan langkah penindakan yang nyata, maka akan muncul kesan bahwa penegakan hukum hanya berjalan di tempat sementara pelanggaran lain berpotensi terus berulang.
Sehingga barisan HMI juga mengingatkan bahwa ketidakjelasan tindak lanjut hasil sidak berpotensi menimbulkan kecurigaan publik, baik terhadap aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah. Termasuk dugaan pembiaran atau kompromi terhadap pelanggaran yang terjadi di SPBU Manekro.
Oleh karena itu, HMI tetap mendesak Polres Aceh Barat bersikap transparansi untuk menyampaikan secara terbuka hasil sidak SPBU Manekro, beserta dugaan pelanggaran yang ditemukan.
Kemudian menuntut penindakan hukum yang tegas dan berkeadilan terhadap pihak yang terbukti melanggar, tanpa pandang bulu.
Bahkan menolak praktik penghentian perkara atau pembiaran pelanggaran tanpa dasar hukum yang jelas.
Anwar menjelaskan, HMI juga mengingatkan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah agar menjaga integritas institusi serta kepercayaan publik dengan menjadikan hukum sebagai panglima.
Dia juga mengaku HMI Cabang Meulaboh akan terus mengawal secara aktif proses tindak lanjut hasil sidak tersebut.
Anwar kembali mengingatkan apabila dalam waktu dekat tidak juga ada tanda-tanda serius pada langkah hukum yang konkret dan transparan, maka HMI menyatakan siap mengambil langkah lanjutan, termasuk aksi terbuka dan advokasi publik, sebagai bentuk kontrol sosial demi tegaknya supremasi hukum di Aceh Barat. (id72)
