ACEH UTARA (Waspada.id): Dalam siaran pers yang dikirim oleh Humas Polres Aceh Utara, Rabu (1/10) disebutkan, ratusan warga dari Kecamatan Cot Girek dan Pirak Timu, Kabupaten Aceh Utara, memblokir jalan akses keluar masuk truk pengangkut buah sawit milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Regional 6.
Aksi pemblokiran jalan sudah berlangsung sejak Sabtu (27/9/2025). Aksi tersebut, dinilai bagian dari bentuk protes terhadap konflik agraria terkait lahan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.
Hingga Rabu (1/10), warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh Utara Melawan tetap bertahan di lokasi dengan mendirikan posko aksi di dua titik strategis, yakni Simpang Pucok Rinteh dan Simpang Pondok Kates, Kecamatan Cot Girek.
Jalan raya ditutup dengan sepeda motor, serta warga duduk beralaskan terpal dan kardus. Mereka juga membangun tenda darurat sebagai simbol perlawanan. Akibat blokade tersebut, truk-truk sawit perusahaan tidak dapat beroperasi sejak lima hari terakhir.
Untuk menjaga situasi tetap kondusif, Polres Aceh Utara mengerahkan ratusan personel, diperkuat pasukan Brimob Kompi 4 Batalyon B Sampoiniet. Personel ditempatkan di sekitar lokasi aksi guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan mencegah gesekan antara masyarakat dengan pihak lain.
Kasi Humas Polres Aceh Utara, AKP Bambang, mengatakan bahwa kehadiran aparat di lapangan bersifat pengamanan dan pengawasan agar aksi berjalan tertib serta tidak mengganggu keamanan umum.
“Kami dari Polres Aceh Utara fokus melakukan pengamanan agar situasi tetap terkendali. Personel yang diturunkan juga melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat, sehingga penyampaian aspirasi dapat berlangsung dengan damai,” ujar AKP Bambang.
Dalam aksinya, warga mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Utara segera memfasilitasi penyelesaian konflik agraria agar tidak berlarut-larut. Mereka khawatir potensi gesekan akan semakin besar jika kejelasan status tanah tidak segera diberikan.
Warga menyatakan aksi blokade akan terus berlanjut hingga ada kepastian pengukuran ulang HGU serta kejelasan batas lahan yang sah. Mereka juga meminta agar pemerintah provinsi maupun pusat turun tangan dalam penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan.
Hingga berita ini diturunkan, aksi blokade masih berlangsung dengan pengamanan ketat dari Polres Aceh Utara. (id70)
