Pos Damkar BPBD Dinilai Mubazir, Pemkab Diminta Bayar Ganti Rugi Gedung Karhutla

- Aceh
  • Bagikan
Pos Damkar BPBD Dinilai Mubazir, Pemkab Diminta Bayar Ganti Rugi Gedung Karhutla
Pos Damkar yang tak pernah difungsikan setelah beberapa tahun selesai dibangun Pemerintah.Waspada/Seh Muhammad Amin

KUTACANE (Waspada) : Pembangunan beberapa unit gedung kantor Pemadam Kebakaran pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tenggara dinilai mubazir dan hanya menyebabkan terjadinya pemborosan keuangan negara.

Pasalnya, kendati telah lama selesai dibangun pihak berkompeten, namun gedung Pemadam Kebakaran (Damkar) yang terdapat pada beberapa wilayah dan kecamatan yang ada di Aceh Tenggara, sama sekali belum berfungsi dan kesannya seperti tempat jin buang anak.

Jupri Yadi, salah seorang aktivis di Aceh Tenggara mengaku, heran dan miris melihat beberapa unit gedung pemadam kebakaran (Damkar) dan kantor Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), yang belum juga difungsikan pihak BPBD, padahal biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk pembangunan gedung di kecamatan tersebut terbilang besar.

Anehnya, setelah pembangunan gedung kantor rampung, malah tak ada lagi aktivitas apa pun di kantor Damkar dan Karhutla tersebut, padahal kantor Damkar dan Karhutla dibangun pemerintah agar mempermudah pelayanan terhadap masyarakat, terutama membantu meminimalisir kebakaran rumah penduduk dan kebakaran hutan di Aceh Tenggara.

Akibat belum berfungsinya kantor Damkar dan Karhutla di beberapa kecamatan tersebut, ujar Jupri, beberapa kalangan di Aceh Tenggara menuding pembangunan kantor BPBD gedung kantor di kecamatan itu, hanya sebagai ajang bagi-bagi proyek saja tanpa ada sedikit pun niat pihak berkompeten untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan, terutama menanggulangi dan meminimalisir dampak kebakaran rumah warga dan hutan.

Selain tujuan perencanaan proyek yang tak jelas dan prematur, belum dibayarnya ganti rugi tanah pembangunan gedung kantor Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), di Kute (Desa) Rambung Teldak kecamatan Darul Hasanah juga, masih meninggalkan masalah karena masih mengambang dan tak jelas.

Karena itu, pihak Pemkab Aceh Tenggara dan pihak BPBD yang dipimpin Nazmi Desky, jangan berdiam diri, namun harus pro aktif dan tetap bertanggung jawab membayar ganti rugi tanah kantor Karhutla di Rambung Teldak tersebut.

“Jangan sampai kejadian lama yang merugikan Pemkab seperti pembangunan fasilitas pariwisata di Naga Kesiangan terulang kembali, gedung dibangun melalui dana pemerintah dan Pemkab Agara, namun tanah milik warga dan belum dibebaskan. Akibatnya, gedung dan fasilitas dikuasai pemilik tanah, kejadian seperti itu yang perlu kita hindari, karena itu Pj Bupati Syakir harus turun tangan, agar aset daerah yang dibangun dengan dana daerah tidak hilang percuma,” sebut Jupri.

Kalaksa BPBD Agara, Nazmi Desky.S.KM, kepada Waspada, Rabu ( 15/2) di kantor bupati, menyikapi mubazirnya pembangunan gedung kantor Damkar dan kntor Karhutla di Kute Ketambe, Mamas, Lawe Perbunga, Lawe Sumur (Babul Rahmah) dan di Kecamatan Leuser mengatakan, tak difungsikannya kantor di kecamatan tersebut karena tak adanya pengadaan mobil pemadam dari pemerintah.

“Dibangunnya Gedung Kantor Damkar dan Gedung Karhutla tersebut, bertujuan untuk membantu warga mengatasi musibah kebakaran rumah penduduk dan hutan maupun lahan, namun jika tak ada mobil pemadam kebakaran, untuk apa gedung di kecamatan tersebut difungsikan,” ujar Nazmi Desky.

Sedangkan terkait belum dibayarnya ganti rugi tanah pertapakan gedung Karhutla di Rambung Teldak Kecamatan Darul Hasanah, Nazmi berdalih, pembangunannya dilakukan bukan pada masa dirinya menjadi Kalaksa BPBD Aceh Tenggara, tapi pada masa Kalaksa sebelumnya, bahkan untuk tahun 2023 ini, anggaran pembebasan tanah gedung Karhutla di Rambung Teldak juga belum diajukan.

Kadis Pertanahan Agara, Drs. Ali Surahman dan Kabag Umum Setdakab, Roni Desky.S.Sos kepada Waspada pekan lalu mengatakan, usulan ganti rugi pembebasan tanah pembangunan gedung Karhutla di Kute Rambung Teldak Darul Hasanah, sepenuhnya merupakan wewenang pihak BPBD Aceh Tenggara dan bukan gawean Kantor Dinas Pertanahan dan Bagian Umum Setdakab Aceh Tenggara.(cseh)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *