BLANGPIDIE (Waspada.id): Dilaporkan, produksi sampah di Aceh Barat Daya (Abdya), mencapai 17 ton per hari. Diharapkan, dengan capaian produksi sampah yang tinggi di ‘Nanggroe Breuh Sigupai’ itu, dapat dikelola dengan baik.
Dalam upaya mengantisipasi hal itu, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) Abdya, membentuk tim efektif dalam pengelolaan sampah, di aula Bappeda Abdya, kompleks perkantoran Bukit Hijau, Blangpidie Selasa (23/9). “Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, untuk membantu mensosialisasikan pengelolaan sampah dengan baik, agar tidak terjadinya penumpukan hingga pencemaran lingkungan,” kata Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Setdakab Abdya Rahwadi ST.
Didampingi Kepala Dinas Perkim LH Armayadi ST, Asisten Rahwadi menambahkan, pengelolaan sampah itu bukan hanya sekedar tugas instansi tertentu saja, dalam hal ini Perkim-LH. Akan tetapi, sampah menjadi tanggung jawab bersama dalam pengelolaannya, agar dampaknya dapat dikurangi dilingkungan masyarakat. “Tanamkan dalam diri kita, bahwa sampah kita adalah milik kita. Perlu kesadaran pengelolaan yang baik, agar tidak menumpuk dan pencemaran terhadap lingkungan,” sebutnya.
Dibentuknya tim efektif ini lanjutnya, diharapkan mampu menyelesaikan masalah pengelolaan sampah di Abdya. Tentunya ada lembaga yang berkaitan terhadap pengelolaan sampah ini. Dengan membangun gagasan dalam menyelesaikan masalah, agar bisa di evaluasi bersama. “Stakeholdernya adalah kita. Makanya Perkim LH sudah mengidentifikasi instansi terkait, termasuk LSM yang berkepentingan, menjadi tim efektif mendukung pengelolaan sampah, terutama melakukan sosialisasi hidup bersih dan tata kelola milah-memilah sampah,” tegasnya.
Rahwadi menguraikan, dalam teknis sosialisasi pengelolaan sampah yang baik ini, banyak pemangku kepentingan yang berperan, terutama pengaruh tinggi Bupati-Wakil Bupati, Dinas Perkim LH, Kementerian/Lembaga dan Dinas LH Aceh. Selain itu juga ada instansi terkait lainnya, meski tingkat kepentingannya rendah tapi pengaruhnya tinggi.
Misalkan Dinas Pendidikan. Kepala Dinas bisa memerintahkan seluruh sekolah, agar menerapkan pengelolaan sampah yang baik, dengan memilah sampah organik dan non-organik. “Intinya, kita mengidentifikasi stakeholder yang berpengaruh, dalam mensosialisasikan pengelolaan sampah. Ada yang kepentingan tinggi dan ada pengaruh rendah tapi berkepentingan tinggi. Sebaliknya, ada pengaruh tinggi tapi kepentingan rendah,” urainya.
Namun demikian, kepentingan tinggi dan pengaruh rendah, bisa saja berubah dalam teknis permasalah sampah di lapangan. “Untuk itu, Perkim LH mengajak kita semua berperan aktif. Mulai dari pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat, seusai tupoksi masing-masing dalam membantu Dinas Perkim LH. Intinya, kita mengedukasi dan menjadi duta untuk pengelolaan sampah yang tepat,” ujarnya.
Kepala Dinas Perkim LH Armayadi ST mengatakan, pihaknya berupaya untuk membuat Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), yang berlokasi di Desa Ikue Lhueng, Kecamatan Jeumpa, menjadi lokasi yang menarik, hingga tidak jijik untuk dikunjungi. “Mulai dari kita dulu, kalau perlu, setiap kegiatan serimonial, kurangi menggunakan bahan plastik. Kita menjadi duta untuk disampaikan ke yang lain,” ajaknya.
Menurut Kadis Armayadi, urusan sampah ini memang terdengar sangat sepele sekali. Tapi dampaknya sangat buruk, jika tidak terkelola dengan baik. “Jangan ada persepsi seolah-olah, sampah dari kita, waktu dibuang jadi milik Perkim LH. Kita ini jadi agen perubahan, agar sampah tidak bertebaran namun terkelola,” katanya.
Disamping itu tambah Armayadi, TPA kebetulan dikelola oleh Kementerian, termasuk aset juga milik Kementerian. “Kedepan, TPA kita akan berbeda pada 10 tahun kedepan. Bahkan sampah yang tertampung dengan sistem manual hingga 17 ton perhari itu, tidak akan mampu tertampung lagi dengan areal TPA saat ini. Bisa saja, sekitar lokasi itu, kedepan akan ada perumahan yang justru nanti akan menimbulkan konflik baru. Makanya, mari kita kelola sampah dari lingkungan kita dulu, hingga tidak menumpuk,” pintanya.
Sederhananya saja lanjut Armayadi, meletakkan sampah ke tempatnya saja kadang sudah mulai sulit. Padahal itu dasar menjaga lingkungan dengan sistem pengelolaan sesuai SOP. Dengan adanya TPA tentu ada awalnya. “Kita juga menghimbau agar desa memiliki bank sampah, sehingga sampah dapat terkelola dengan baik. Apalagi sampah plastik bisa dijadikan sumber pendapatan ekonomi masyarakat,” ulasnya.
Diakui Armayadi, TPA di Ikue Lhueng telah mendapat teguran dari kementerian, karena kurang optimal dalam pengelolaan sampah, sebab zona areal yang tidak memadai lagi dan terancam ditutup. “Makanya perlu penjagaan kita bersama, dengan mensosialisasikan terlebih dahulu ke jajaran masing-masing, agar lebih terurai,” tuturnya.
Dialin pihak, Plt Kepala Bappeda Abdya Sufrinaldi SH menerangkan, dalam pengelolaan sampah ini, juga merupakan salah satu program unggulan Bupati Safaruddin dalam Meusyuhu. Dengan cita-cita Abdya maju masyarakat sejahtera. Tertuang dalam misi ke tiga, apa yang diinginkan ada di aksi nyata pada 9 program unggulan. Seperti aksi nyata infrastruktur terintegrasi dan penataan kota (Abdya Meusyuhu). “Pengelolaan sampah yang baik, menjadi program yang menjadi cita-cita pak Bupati,” demikian Sufrinaldi.(id82)
