SUBULUSSALAM (Waspada.id): Terkait protes sejumlah ibu-ibu warga Desa Buluh Dori dengan mendatangi kantor DPMK Kota Subulussalam, Senin (22/9) jika empat bulan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tidak dibayar mantan Pj. Kades, AD, DPMK berjanji akan memanggil Penjabat (Pj) Kepala Desa yang bersangkutan.
Kepala Bidang Ketahanan dan Kelembagaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong (DPMK), Rudianto Angkat (foto) mengatakan itu kepada Waspada.id, ditanya melalui pesan WA-nya, Selasa (23/9).
“Kita minta tenggang waktu tujuh hari melakukan upaya mediasi, memanggil Pj. Kades lama mencari solusi,” pesan WA Rudi Angkat.
Diketahui, pengaduan warga menyusul Pj. Kepala Desa Buluh Dori, Kecamatan Simpang Kiri, Mihardi disebut telah membayar BLT DD Agustus s/d Desember 2025, sementara April – Juli, era Pj. AD, BLT DD senilai Rp46.8 juta belum dibayar.
“Untuk sebanyak 39 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT DD, April – Juli 2025 belum cair, sementara periode Agustus s/d Desember 2025 telah dicairkan Pj. Mihardi,” sesal warga kepada wartawan saat turun ke Kantor DPMK.
Sementara Aslini, Ketua Badan Permusyawaratan Kampong (BPK) Buluh Dori mengaku telah menyurati mantan Pj. Kades AD, 8 September 2025 untuk gelar pertemuan membahas keluhan warga. Namun gagal, karena AD tidak hadir. (id90)
