DERETAN rasa kecewa para kepala kampong menghadapi kebijakan Pemerintah Kota Subulussalam agaknya telah mencapai puncak.
Puncak kecewa itu ditandai dengan penyerahan sejumlah stempel kepala kampong melalui Ketua Apdesi Kota Subulussalam pada masa akhir Bumi Sada Kata Kota Subulussalam dipimpin Penjabat (Pj) Wali Kota Subulussalam, Azhari,S.Ag, M.Si di halaman Kantor Wali Kota, Rabu (11/12) lalu.
Padahal salah satu fungsi penjabat, mengisi kekosongan antarwaktu pra terpilih kepala daerah definitif pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Merujuk Pasal 65 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tugas kepala daerah antara lain memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
Lalu, tercatat hasil Pilkada serentak, 27 November lalu di kota ini nyaris sangat positif, aman, damai dan tanpa gugat, berbeda dengan situasi Pilkada terdahulu. Pj. tentu punya peran strategis dalam menyukseskan agenda lima tahunan ini.
Di awal menjadi Pj. Wali Kota, Mei 2024 lalu, sosok Azhari bahkan ‘dinilai’ sukses mengurangi utang daerah, terlepas sinyal tak terungkap jika penilaian itu sebatas life servis karena utang tetap ada dan hak-hak sejumlah tenaga honorer, termasuk ASN tak terselesaikan.
Defisit mencapai Rp160-an miliar berhasil dikurangi, angka Rp80-an miliar disebut sudah berkurang. Lalu sisanya, ditargetkan tuntas tahun 2025 sehingga 2026 keuangan daerah ini diprediksi kembali stabil.
Namun, terlepas penilaian sukses itu, fakta tak jelas realisasi pembayaran upah ribuan tenaga honor, baik untuk tingkat kantor, dinas, lembaga dan kampong pra dan pasca daerah ini dipimpin penjabat, sebutan sukses itu tidak sedikit yang mengingkari.
Fakta penyerahan stempel sejumlah kepala kampong oleh Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kota Subulussalam, Zulfan langsung kepada Penjabat, Azhari karena tuntutan sisa tujuh bulan honor aparatur kampong (kepala dan perangkat kepala kampong, Badan Permusyawaratan Kampong (BPK) dan Pengurus Masjid) TA 2024 dibayar tahun ini, tidak terpenuhi Pemko.
Merespon tuntutan massa, Azhari tegas jika Pemko tak mampu penuhi tuntutan itu, kecuali sisa satu bulan honor Triwulan II, Juni 2024 yang beberapa hari lalu hanya dicairkan April dan Mei 2024. Azhari sendiri akui jika penyelesaian honor aparatur kampong diawal menjadi penjabat, juga merupakan utang daerah pra dirinya menjadi Pj. Wali Kota.
Merespon ini, Zulfan menghampiri Pj. Wali Kota, menyerahkan langsung sejumlah stempel dalam bungkusan kantong plastik merah.
Pesan Zulfan pasca penyerahan itu, semua urusan administrasi kampong tanggungjawab Pj. Wali Kota serta jajaran, kantor kepala kampong off, urusan keagamaan, seperti fardhu kifayah dilakukan gotong royong.
Tuntutan lain, seperti meminta DPRK memanggil Pj. Wali Kota dan TAPK, meminta Gubernur Aceh mengganti Pj. Wali Kota dan Sekda, isi jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Kampong (DPMK) yang kini kosong dengan pejabat yang kompeten.
Catatan, rentetan orasi, penyerahan stempel di sana menyusul gerakan serupa puluhan kepala kampong ke Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan Sekda, H. Sairun, S.Ag, M.Si menuntut dibayar honor aparatur kampong Triwulan II, Senin (2/12) lalu.
Namun, Pemko Subulussalam hanya membayar honor dua bulan, April – Mei 2024, atau tidak penuh satu triwulan.
Padahal seperti disampaikan Sekda, Sairun sebelumnya, honor aparatur kampong triwulan kedua diupayakan pembayarannya akhir November 2024. “Diupayakan akhir bulan ini,” WA Sairun, dikonfirmasi Waspada, 5 November 2024 silam.
Janji demi janji ‘pejabat’ di sana ditengarai menjadi pemicu gelar orasi, nyaris kepercayaan kepada pejabat di sana makin tipis.
Catatan buruk daerah ini pada era lima tahun berlalu, orasi, protes dan unjuk rasa sebatas soal honor nyaris tak pernah sepi.
Masyarakat Subulussalam hanya berharap, wajah baru dan harapan baru, pasca terpilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Subulussalam pada Pilkada, 27 November lalu, berbagai penyakit, luka dan sisi negatif tidak terulang.
Khairul Boangmanalu
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
