LANGSA (Waspada.id): Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA, suarakan bantuan untuk bencana dan suasana keprihatinan mendalam atas bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Aceh, termasuk Kota Langsa, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur saat mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama RI di Serpong, Tanggerang Selatan, Selasa (16/12/2025).
Keikutsertaan Rektor IAIN Langsa dalam Rakernas Kemenag tersebut tidak hanya sebagai agenda rutin kelembagaan, tetapi juga membawa suara keprihatinan dan kebutuhan riil daerah terdampak bencana, khususnya terkait keberlanjutan layanan pendidikan tinggi keagamaan dan perlindungan mahasiswa yang terdampak langsung.
“Rakernas ini menjadi momentum penting untuk memastikan kebijakan Kementerian Agama benar-benar responsif terhadap kondisi lapangan, terutama di daerah yang sedang menghadapi situasi darurat pascabencana,” ujar Prof. Ismail Fahmi di sela-sela kegiatan Rakernas.
Ia menegaskan bahwa bencana banjir dan longsor di Aceh telah berdampak serius, tidak hanya pada masyarakat umum, tetapi juga pada mahasiswa dan sarana pendidikan. Karena itu, forum Rakernas dinilai sangat strategis untuk mendorong kebijakan afirmatif, seperti pembebasan UKT, penguatan beasiswa, serta dukungan rehabilitasi sarana dan prasarana perguruan tinggi keagamaan.
Menurutnya, Rakernas Kemenag harus menjadi ruang konsolidasi nasional antara perencanaan program dan realitas krisis yang dihadapi daerah.
“Perencanaan pendidikan keagamaan ke depan tidak bisa dilepaskan dari isu kebencanaan, ketahanan sosial, dan kepedulian terhadap kelompok rentan,” tambahnya.
Prof. Ismail Fahmi juga menyampaikan bahwa kehadiran pimpinan PTKIN dari daerah terdampak bencana di forum Rakernas merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk memastikan negara hadir melalui kebijakan yang konkret dan berkeadilan.
Rakernas Kemenag tahun ini membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari penguatan tata kelola pendidikan keagamaan, peningkatan kualitas layanan publik, hingga isu-isu keberlanjutan dan respons kebijakan terhadap dinamika sosial masyarakat. Dalam konteks tersebut, kondisi Aceh pascabencana menjadi pengingat penting akan urgensi sinergi pusat dan daerah.
“Di tengah duka masyarakat Aceh, kami tetap berikhtiar hadir di forum nasional ini agar suara daerah terdampak tidak terabaikan dalam perumusan kebijakan,” pungkasnya.(Id74)
