ACEH UTARA (Waspada): Sedikitnya 300-an mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe juga dari berbagai kampus lainnya melakukan aksi demontrasi menuntut DPRK Aceh Utara untuk mempercepat pembangunan Bendung Daerah Irigasi (DI) Krueng Pase yang nyaris dua tahun dikerjakan tidak kunjung selesai. Kegiatan aksi berlangsung kondusif, Kamis (8/9) di Landing, Lhoksukon.
Kedatangan para agen perubahan ke gedung wakil rakyat Aceh Utara disambut oleh aparat keamanan dari Polres Aceh Utara. Para mahasiswa tidak diizinkan untuk masuk ke pekarangan Gedung DPRK tersebut karena dikhawatirkan terjadi aksi anarkis.
Pun demikian, Ketua Fraksi Nasdem, Anzir, SH bersama tiga anggota dewan lainnya yaitu Terpiadi dan Ghazali Fuadi dari Partai Gerindra, serta Mukhtar dari Partai Aceh (PA), tetap memberikan kelonggaran kepada para mahasiswa untuk masuk ke dalam Gedung DPRK dengan catatan hanya 30 sebagai perwakilan.
“Tetapi mereka menolak tawaran kami, maka terpaksa mereka kita sambut di pintu pagar. Bukan berarti kami tidak mengizinkan mereka masuk, kami khawatir terjadi hal-hal yang anarkis dan itu menjadi ranah aparat keaman,” sebut Anzir.
Masih menurut Anzir, ada delapan tuntutan yang disampaikan oleh para mahasiswa yang tergabung dalam aksi demontrasi tersebut. Beberapa diantaranya adalah mereka menuntut DPRK Aceh Utara untuk mengupayakan pembangunan Bendung Krueng Pase segera diselesaikan demi kesejahteraan masyarakat petani di 9 kecamatan dalam wilayah Aceh Utara.
Akibat jebol dan lambannya pekerjaan pembangunan Bendung Krueng Pase telah menyebabkan petani di 9 kecamatan itu gagal turun ke sawah dalam jangka waktu menahun.
“Sebagai wakil rakyat, secara pribadi saya menilai, semua tuntutan mahasiswa itu merupakan harapan masyarakat. Karena itu kami sangat bersimpati dengan mahasiswa yang sudah turun dan menyampaikan aspirasi rakyat kepada wakil rakyat. Dan saya berjanji akan meneruskan hal ini ke tingkat lebih tinggi,” sebut Anzir yang diamini Terpiadi.
Anzir juga menyebutkan ke 9 kecamatan yang tidak mendapat suplai air dari Bendung Darah Irigasi (DI) Krueng Pase akibat lamban pekerjaan tekanan dari PT RJ adalah, Kecamatan Matangkuli, Samudera, Meurah Mulia, Syamtalira Aron, Syamtalira Bayu, Tanah Luas, dan Kecamatan Nibong.
“Aksi adik-adik mahasiswa sejalan dengan tugas kami di DPR. Mereka datang karena perihatin dengan kondisi perekonomian masyarakat di 9 kecamatan itu terganggu akibat lambannya pekerjaan pembangunan Bendung Krueng Pase oleh PT RJ. Akibat buruknya kinerja di lapangan, telah menyebabkan petani bertahun-tahun gagal turun ke sawah,” terang Anzir yang dibenarkan oleh Mukhtar dari Partai Aceh (PA).
Selanjutnya, sebut Anzir lagi, sebagai wakil rakyat, maka semua anggota DPRK Aceh Utara harus bersama-sama berjuang demi kesejahteraan masyarakat di 9 kecamatan itu.
“Sesuai dengan fungsi DPR yaitu di bidang pengawasan, masalah ini harus sama-sama kita awasi sehingga pembangunan Bendung Krueng Pase harus cepat diselesaikan oleh rekanan,” ucapnya yang ikut diiyakan Ghazali Fuadi dari Partai Gerindra.
Pj Sudah Kita Panggil Tapi Tidak Respon
Pada kesempatan itu, Anzir kepada Waspada mengatakan bahwa para anggota dewan melalui Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat Ali sudah pernah menyampaikan secara lisan untuk duduk bersama membahas persoalan Bendung Krueng Pase.
Persoalan ini sudah disampaikan sekitar sebulan yang lalu, namun tidak mendapat respon hingga saat ini. “Tujuan kami adalah dalam pertemuan itu untuk mencari tahu akar persoalan yang ada di Bendung Krueng apakah itu yang dialami oleh rekanan atau apapun itu. Jika akar masalahnya sudah diketahui, maka secara bersamq-sama Pemerintah Darah Aceh Utara bersama anggota dewan mencarikan solusi agar tidak menjadi kendala bagi rekanan dalam menyelesaikan pekerjaan di bendung tersebut dan petani tidak terlalu lama berhenti turun ke sawah,” terang Anzir.
Dengan kehadiran para mahasiswa dalam bentuk aksi demontrasi ini, seluruh anggota dewan meminta Pj Bupati Azwardi Abdullah menanggapi serius untuk mengupayakan rekanan lebih cepat dalam menyelesaikan pekerjaannya di Bendung Krueng Pase.
“Terus terang kami kecewa dengan Pemda Aceh Utara yang lamban dalam mengambil kebijakan. Meskipun Pemda Aceh Utara dalam hal ini bukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) karena ini merupakan proyek nasional di bawah Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera 1 Banda Aceh, tetapi memiliki tanggungjawab moril terkait warganya yang dominan bermata pencaharian sebagai petani sawah,” terangnya.
Diakhir wawancara dengan Waspada, Anzir dan kawan-kawan mengucapkan terimakasih kepada Kapolres Aceh Utara, AKBP Riza Faisal yang telah turun langsung bersama personel ke lokasi aksi untuk menjaga kemanana di Gedung DPRK Aceh Utara.
“Kami sangat berterimakasih kepada Kapolres Aceh Utara yang sudah bersedia datang untuk menjaga keamanan dan memediasi antara kami dengan adik-adik mahasiswa,” katanya.
Selesai menandatangi lembaran petisi yang disampaikan oleh perwakilan mahasiswa, kegiatan aksi bubar. “Saya tandatangan atas nama anggota dewan. Yang harus menandatangani lembaran tersebut adalah ketua, namun ketua ada kegiatan penting yang tidak boleh ditinggalkan, maka diminta pada diri saya untuk menyambut kehadiran para mahasiswa di DPRK Aceh Utara,” demikian Anzir,SH. (b07).
