LHOKSEUMAWE (Waspada): Karena tak mau diajak dialog dan beraudiensi soal indikasi korupsi, akhirnya ratusan warga kompak meneken surat mosi tak percaya atas Geusyik Mon Gedong Mujiburrahman yang diduga mengelola dana desa tanpa adanya musyawarah alias one man show.
Selain tidak pernah melibatkan Petuha Peut dan perangkat desa, geusyik juga bersolo karir dalam berbagai program kerja hingga menggelapkan honor bilal meunasah dengan meniru tanda tangan bilal meunasah tersebut.
Gerakan mosi tak percaya itu dipimpin langsung oleh Ketua Pemuda Desa Mon Geudong Heri Syahputra, Rabu (28/5) yang memberi keterangan pers kepada Waspada.id, di Kec. Banda Sakti.
Dalam surat mosi tak percaya itu tercatat sebanyak 200 orang lebih ikut menandatanganinya karena rasa kecewa atas kepimpinan geusyik yang tidak transparan dalam mengelola dana desa.
Heri mengatakan, warga semakin kesal dengan sikap geusyik yang tidak mau diajak berdialog dan beraudensi soal indikasi korupsi dana desa. Sehingga warga pun sepakat membuat surat mosi tak percaya atas kepimpinan Geusyik Mon Geudong Mujiburrahman.
Heri menyebutkan, selama tiga tahun ini geusyik dalam pengelolaan dana desa tanpa musyawarah, yang tidak melibatkan petuha peut dan sebagian perangkat desa lainnya, sehingga menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.
Dalam surat mosi tak percaya itu, merincikan program kerja yang dikelola secara pribadi diantaranya, program Anggaran Ketahanan Pangan Tahun 2023 (peternakan ayam), lokasinya dialihkan ke gampong lain yaitu Gampong Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti. Program Ketahanan Pangan tahun 2024 (penanaman bibit cabai) dan pembangunan tempat parkir di depan kantor geuchik.
Program Anggaran Ketahanan Pangan Tahun 2024 (Peternakan Bebek ) dialihkan Lokasinya ke gampong lain yaitu Gampong Meunasah Mee Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, sementara digampong Mon Geudong sudah terbentuk kelompok penerima manfaat.
Kemudian setoran Dana Zakat dari PT. Dunia Barussa tahun 2023 tidak diserahkan kepada Panitia Zakat Fitrah/Imum Gampong sebagai Ketua Baitul Mal, hal serupa juga terjadi pada kutipan uang sewa kedai kopi dan lainnya.
Diduga Anggaran PAUD Tahun 2023 yaitu pengadaan alat perlengkapan dan alat peraganya dikelola langsung oleh Isteri Keuchik. Ironisnya terindikasi pengadaan alat perlengkapan serta alat peraga yang dibeli tersebut adalah barang bekas yang diolah menjadi barang baru kembali.
Hal sama terjadi dalam pembangunan tutup saluran Dusun Bandar Jaya Jln. Perikanan memakai besi bekas pakai yang sebagian sudah berkarat yang awalnya dikerjakan oleh Dinas PUPR Kota Lhokseumawe pada tahun 2019 lalu dibongkar, dan besinya dipakai untuk pekerjaan yang menggunakan dana desa tahun 2024.
Salah satu kader Posyandu, Herawati dipecat sepihak karena mempertanyakan pemotongan honor dan diduga ada masalah pribadi dengan istri keuchik.
Program Bantuan Tunai Langsung ( BLT) untuk masyarakat kurang mampu di Gampong Mon Geudong triwulan lV tahun 2024 sudah dicairkan pada bulan Desember 2024 ke rekening desa tapi baru disalurkan pada Januari 2025 secara tidak transparan dan diduga ada pemotongan.
Pengadaan ambulans gampong tertutup, sementara pengadaannya tidak ada dalam Musrembang gampong.
Di sisi lain, pada tahun 2023 – 2024 ada indikasi sebagian gaji aparatur dipotong dan dialihkan kepada pihak lain yang tidak terdaftar sebagai aparatur yang tidak memiliki SK sebagai aparatur gampong, sementara ada aparatur gampong yang memilki SK tidak diberikan Honor/Jerih Payah dalam tahun Anggaran 2023, sementara Kaur Keuangan telah mencairkan dana tersebut ke dalam rekening desa.
“Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami warga Gampong Mon Geudong menyatakan mosi tak percaya Kepada Keuchik Gampong Mon Geudong. Ketua Tuha Peut beserta anggota untuk mengadakan audiensi antara Keuchik dengan masyarakat. Segera mencopot Mujiburahman dari jabatan geusyik jika terbukti bersalah, menyalahi penggunaan wewenang,” pintanya.
Sementara itu, Geusyik Mon Geudong Mujiburahman yang dikonfirmasi via telepon selulernya mengaku telah menerima surat Mosi Tak percaya.
Geusyik membantah semua tudingan dan rekayasa fitnah atas dirinya. Dia menegaskan semua tudingan itu sudah pernah dilaporkan ke Unit Tipikor Polres Lhokseumawe hingga diperiksa oleh inspektorat. Hasil pemeriksaannya justru tidak ada satu tudinganpun yang terbukti serta tidak ada kerugian negara.
Geusyik menjelaskan, mosi tak percaya ini terjadi setelah dirinya memberhentikan sementara Sekdes karena kisruh BUMG. “Saya pikir dia akan temui saya karena saya berhentikan sementara. Ternyata mantan Sekdes justru membuat propaganda untuk menjatuhkan saya. Warga yang diajak teken surat mosi tak percaya juga ditipu janji dapat bantuan bila mau mencatat nama di kertas kosong,” ujarnya.
Geusyik juga berharap warga yang belum yakin dan ingin bertanya atau berdialog soal pengelolaan dana desa akan disambut baik asal tidak anarkis.(b09)
