BLANGPIDIE (Waspada): Realisasi anggaran tahun 2023 di Aceh Barat Daya (Abdya), dinilai lamban dan sangat mengecewakan. Bahkan, dari sejumlah program prioritas, banyak yang tidak terealisasi.
Hal itu diungkapkan sejumlah anggota DPRK Abdya, dalam rapat Paripurna Penutupan Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2024. Di lantai II ruang sidang Paripurna gedung DPRK. Senin (14/8).
Dalam Paripurna yang dipimpin Ketua DPRK Abdya Nurdianto hari itu, ragam kritikan dan atensi lainya, disampaikan 2 farksi di DPRK, yakni Fraksi Abdya Hebat dan Fraksi Abdya Sejahtera. Diantaranya, para dewan meminta kepada Pemkab Abdya, untuk lebih serius meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dinilai semakin berkurang dari tahun ke tahun. Akibatnya, terjadinya defisit anggaran karena program yang seharusnya ditampung menggunakan dana PAD, justru tidak terealisasi.
Juga terkait masalah tenaga kontrak, Wakil Ketua II DPRK Abdya, Hendra Fadhli SH, dalam paripurna hari itu, menyarankan kepada Pemkab Abdya untuk merekrut tenaga kontrak secara profesional dan transparan (terbuka) tanpa sembunyi-sembunyi. “Kami sudah minta BKPSDM, untuk segera mengirimkan daftar nama-nama tenaga kontrak kepada kami. Sayangnya, hingga saat ini belum diberikan. Untuk itu, kita berharap kerjasama dari Pemkab Abdya, terkait perekrutan tenaga kontrak itu,” sebutnya.
Menanggapi ragam kritikan dan juga saran pendapat dari kedua Fraksi tersebut, Sekda Abdya Salman Alfarisi ST mengatakan, sangat wajar kalangan anggota DPRK kecewa, dengan lambannya realisasi anggaran di Abdya.
Akan tetapi katanya, perlu diketahui bersama bahwa, sebenarnya realisasi anggaran itu tidak lamban. Namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki dan dirubah kembali, tentang review desain mengenai anggaran tersebut.
Bahkan, sejumlah SKPK telah bekerja maksimal, untuk mempercepat proses anggaran dalam tahun 2023 ini. “Kita komit, proses anggaran dalam tahun 2023 akan segera dipercepat. Apalagi sekarang sudah masuk dalam penyusunan KUA PPAS 2024,” tegas Sekda Salman.
Kemudian, terkait tenaga kontrak, Salman mengatakan, kewenangan dirinya sebagai Sekda terbatas untuk menjawab hal tersebut. Namun sepengetahuannya, Menteri Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) mengeluarkan surat awal, bahwa tenaga kontrak hanya sampai November 2023. “Namun dalam perjalanannya, surat tersebut dicabut dengan mengeluarkan surat baru, yang menyatakan untuk tenaga kontrak bisa dianggarkan kembali dalam tahun 2024 mendatang,” ungkap Sekda Salman.
Dalam rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2024, diantaranya memuat proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan Kabupaten tahun 2024 direncanakan sebesar Rp55.633.368.878. Belanja Kabupaten tahun 2024 direncanakan sebesar Rp873.437.954.175.
Pembiayaan Kabupaten tahun 2024 dari estimasi SiLPA tahun 2023 direncanakan sebesar Rp52.389.167.600. Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten direncanakan sebesar Rp3.000.000.000. Pembiayaan Netto direncanakan sebesar Rp49.389.167.600.(b21)