IDI (Waspada): Dalam upaya realisasi distribusi lahan untuk mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Bupati Aceh Timur, BPN Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Timur (Atim) melakukan pemetaan lahan. “Hasil pemetaan itu kemudian dilaporkan kepada Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk Malik Mahmud Al Haythar,” kata Kabag Humas dan Kerjasama Wali Nanggroe M Nasir Syamaun, Jumat (1/4).
M Nasir menambahkan laporan itu seperti disampaikan pada pertemuan dengan Wali Nanggroe pada Selasa 29 Maret kemarin, di Aula Ballroom Hotel Grand Royal Idi Rayeuk.
Hadir pada pertemuan itu antara lain Bupati Atim, Hasballah M Thaib atau akrab disapa Rocky, Kepala BPN Aceh Dr Mazwar SH MHum, Kepala Kantor Pertanahan Atim, M Taufik, Ketua BRA, Azhari SIP, Bupati Pidie Jaya, Aiyub Abbas, dan Staf Khusus Wali Nanggroe DR M Raviq.
Dari pertemuan tersebut, diketahui bahwa lokasi lahan yang nantinya akan didistribusikan kepada para mantan kombatan GAM berada di Desa Si Judo, Kecamatan Bidadari, Atim.
Menanggapi pertemuan tersebut, Wali Nanggroe meminta agar program tersebut harus secepatnya diproses untuk segera dibagikan.
Rencananya pada hari itu Wali Nanggroe beserta rombongan akan turun langsung meninjau lokasi lahan. Namun karena kondisi cuaca yang tidak mendukung, rencana itu urung dilaksanakan.
“Nanti akan jadwalkan ulang untuk tinjau langsung ke lokasi,” kata Wali Nanggroe.
Seperti diketahui, sebanyak 3000 mantan kombatan GAM akan mendapatkan kebun siap pakai dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).
Kepastian itu sebagai hasil pertemuan antara Ketua BRA, Wakil Ketua KPA, H Kamaruddin Abu Bakar atau Abu Razak, dengan Wakil Ketua MPR RI, H Ahmad Muzani, dan Menteri ATR, Sofyan Jalil di Gedung Nusantara III, Kamis (24/3) lalu di Jakarta.
Pada pertemuan di Jakarta itu, Abu Razak mangatakan, Menteri Agraria telah sepakat untuk mengalokasikan lahan bagi 3000 mantan kombatan GAM yang lokasinya berada di Atim.
Sebelumnya juga telah dilakukan pertemuan dengan Ahmad Muzani yang langsung dihadiri oleh Ketua KPA Pusat, H Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem. Saat ini realisasi lahan terus diupayakan, tidak hanya untuk mantan kombatan GAM, tapi juga kepada masyarakat korban konflik dan Tapol/Napol sesuai perintah MoU Helsinki. (b01)
