Rekomendasi DPRK Diapresiasi Wali Kota Subulussalam

- Aceh
  • Bagikan
Dari kiri ke kanan, Sekda H. Sairun, S.Ag, M.Si, Wali Kota H. Affan Alfian Bintang, SE, Wakil Ketua DPRK Fajri Munte dan Dewita Karya serta Sekwan, Abdurrahmansyah, SE, MM foto bersama pada rapat paripurna. (Waspada/Ist)
Dari kiri ke kanan, Sekda H. Sairun, S.Ag, M.Si, Wali Kota H. Affan Alfian Bintang, SE, Wakil Ketua DPRK Fajri Munte dan Dewita Karya serta Sekwan, Abdurrahmansyah, SE, MM foto bersama pada rapat paripurna. (Waspada/Ist)

SUBULUSSALAM (Waspada): Lebih dari 20 poin rekomendasi tiga fraksi DPRK diapresiasi dan direspon positif wali kota, bahkan nyatakan siap untuk dilaksanakan.

Demikian penyampaian jawaban Wali Kota Subulussalam, H. Affan Bintang, SE atas rekomendasi enam poin Fraksi Hanura, 11 Fraksi Sada Kata dan 4 Fraksi Geranat pada Rapat Paripurna DPRK Persetujuan Bersama atas Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Subulussalam Tahun Anggaran 2024, Senin (26/2) malam (salinan diterima Waspada).

Sejumlah rekomendasi itu, antara lain, diminta konsisten membuat struktur anggaran untuk mengurangi defisit yang tidak menimbulkan masalah, kelola keuangan lebih baik, utamakan membayar gaji honorer, insentif guru, tenaga kesehatan dan kebersihan.

Jaga aset yang sudah dibangun seperti, Taman Kehati, pedestrian dan beri laporan pengelolaan limbah seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS), fasilitasi pedagang Usaha Makro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang sudah menjamur, tata dengan rapi, bersih dan nyaman.

Lalu, hentikan dan evaluasi tata cara pengutipan parkir tanpa memberatkan masyarakat, anggarkan peningkatan jalan Siperkas menuju Kuta Beringin 1,8km dan dari Panji menuju Longkib 4km.

Lakukan langkah antisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok jelang bulan ramadan, bangun infrastruktur secara adil dan merata, cari solusi mengatasi kasus banjir di Daerau Aliran Sungai (DAS), buat langkah konkrit untuk pembangunan jalan dari Kampong Tanah Tumbuh, Kuala Kepeng dan Sual Jampak dan bangun tribun lapangan bola kaki.

Minta persoalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dituntaskan dan selesaikan kompensasi pelebaran jalan di Kampong Penanggalan Barat.

Beri sanksi terhadap ASN yang nongkrong di cafe atau tempat lain saat jam kerja, evaluasi semua SKPK khususnya Dinas Keuangan dan kembalikan dana Baitul Mal Kota.

Serahkan pengelolaan sampah kepada pihak ketiga dengan tetap mempekerjakan putra daerah, pangkas anggaran operasional Rp10 M untuk membayar obat-obatan kepada distributor serta anggarkan dana Otsus untuk kebutuhan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, baik alat rekam atau lainnya. 

Kemudian membayar seluruh gaji perangkat desa, tenaga honorer dan insentif dokter spesialis dan tenaga medis lain.

Menurut Bintang, membayar gaji dan insentif menjadi skala prioritas, lalu pembayaran gaji dilakukan tepat waktu. Soal honor perangkat kampong dan honorer lain, dijanjikan tahun ini segera dibayarkan. (b17)

  • Bagikan