Ribuan PNS Kecewa, DPRK Tak Akomodir Anggaran TPP

  • Bagikan
Ketua DPRK Deni Febrian Roza dan Pj Bupati Syakir, ketika menandatangani kesepakatan bersama tentang RAPBK Aceh Tenggara 2023, Rabu (30/11) malam.(Waspada/Ali Amran).
Ketua DPRK Deni Febrian Roza dan Pj Bupati Syakir, ketika menandatangani kesepakatan bersama tentang RAPBK Aceh Tenggara 2023, Rabu (30/11) malam.(Waspada/Ali Amran).

KUTACANE (Waspada): Sedikitnya, empat ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Aceh Tenggara, mengaku kecewa dan terpaksa mengurut dada, menyusul tak diresponnya usulan dana tunjangan Tambahan Penghasilan pns pada 2023 akan datang.

Pasalnya, sampai berakhirnya Rapat Paripurna DPRK Agara masa sidang I Tahun 2022, Rabu (30/11) malam dan sampai ditutupnya pembacaan pendapat akhir Fraksi Golkar, Hanura, Piso Mesalup dan Fraksi Gerindra, tak ada satu pun yang membahas dan menyinggung tentang usulan alokasi dana TPP bagi empat ribuan PNS di Aceh Tenggara.

Padahal, ujar Amin, salah seorang pegawai negeri sipil di bumi Sepakat Segenep, hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah, telah membuat Rancangan Anggaran Kegiatan (RKA) dan telah memasukkan anggaran untuk Tunjangan Tambahan Penghasilan pns pada Rancangan APBK Agara tahun 2023 akan datang.

Namun sayangnya, sejak awal dan hingga rapat paripurna dewan tentang Rancangan Qanun APBK Agara 2023 dibahas mulai Senin sampai Rabu (30/11) malam, usulan yang disampaikan Organisasi Perangkat Daerah terkait dana TPP diabaikan pihak DPRK.

Seharusnya, sambung Fajriansyah, salah seorang aktivis di Kutacane, dewan peka menyikapi usulan lebih dari empat ribuan pns tersebut, karena dengan adanya dana TPP dipastikan disiplin PNS di Aceh Tenggara semakin membaik dan bahkan kinerja PNS juga semakin meningkat.

Karena, hampir 5 tahun lebih PNS di lingkungan Pemkab bekerja selama 5 hari, namun jangankan mendapat Tunjangan Kinerja atau Tunjangan Tambahan Penghasilan, untuk uang makan pun tak ada dialokasikan lewat APBK.

Karena itu ,wajar saja sikap apatis dan kurang mendukung dari DPRK terhadap usulan penganggaran Tukin atau TPP pada APBK Agara 2023 akan datang tersebut, mengundang kecurigaan dan kekecewaan dari kalangan pns dilingkungan Pemkab Aceh Tenggara.

Sebab itu, sambung elemen masyarakat lainnya, warga organisasi kemasyarakatan, Lembaga Sosial kemasyarakatan juga hendaknya kompak dan bersatu padu mengawasi kinerja dari pihak dewan,” kita juga harus melihat dan memantau , kemana anggaran dalam RKA yang telah dimasukkan pihak OPD nantinya, karena TPP tak jadi direalisasikan, jadi jangan nantinya dana TPP yang telah disisihkan tersebut, digunakan untuk tambahan dana Pokir anggota DPRK,” ujar PNS lainnya.

Ketua DPRK, Deny Febrian Roza ketika dikonfirmasi Waspada, Rabu (30/12) mengatakan, belum tahu tentang nsib dana TPP, “Kita tunggu saja sidang paripurna tentang RAPBK Agara 2022 selesai,setelah itu baru kita ketahui bagaimana pendapat anggota dewan,” ujar Deni.

Terpisah, Ketua Fraksi Partai Golkar, Arnold Napitupulu kepada Waspada, Kamis (1/12) mengatakan, dewan bukannya menolak dana TPP bagi empat ribuan pns tersebut, namun memang usulan dari OPD agar dana tersebut yang dimasukkan pada RAPBK Agara 2023, memang tidak dibahas dewan.

“Kita melihat, belum ada rekomendasi dari MenPAN- RB yang turun tentang TPP yang mempedomani pada Permendagri 27 tahun 2021 tentang penyusunan APBD, karena pada TPP tersebut harus memperhatikan asfek efesiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas’,” ujar Arnold.

Selain itu, berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan defisit RAPBK Agara 2023 akan datang, tercatat senilai Rp26.986.854.517, sebab itu, pengalokasikan dana Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS 2023 sulit direalisasikan, meskipun hampir semua OPD telah mengganggarkan dana TPP lewat pembuatan RKA masing-masing.

Berdasarkan pengantar nota keuangan RAPBK Agara 2023 yang disampaikan Pj Bupati Syakir, Pendapatan tercatat senilai Rp1.209.864.984.579, Belanja senilai Rp1.217.478.294.665 dan Pembiayaan senilai Rp8.427.405.055.

RAPBK Aceh Tenggara 2023 yang telah disetujui DPRK dan pihak eksekutif tersebut, jika dibandingkan dengan APBK Perubahan 2022 menurun, dengan rincian Pendapatan senilai Rp1.241.826.644.657, Belanja Rp1.313.295.877.519 dan Pembiayaan senilai Rp71.469.232.862. (b16)

  • Bagikan