SUBULUSSALAM (Waspada.id): Saat Wali Kota Subulussalam, Haji Rasyid Bancin mempertegas komitmen di hadapan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (P3K PW) lingkungan Pemko Subulussalam akan mundur dari jabatan wali kota jika tiga tahun kepemimpinannya, atau akhir 2027 gagal zero defisit, agaknya tidak sebatas wacana, tetapi nyaris menjadi sebuah kepastian.
Target zero defisit itu bagi Rasyid sudah menjadi keyakinan. Salah satu alasannya, ada anggaran daerah ini sebesar Rp86 miliar yang ditarik pusat akan dikembalikan, realisasinya hanya menunggu Keputusan Presiden.
Penegasan Rasyid bahwa jabatan wali kota bagi dirinya tidak mulia, justru jabatan tertinggi adalah pensiun dan gelar paling terhormat, terlama adalah almarhum juga bukti keseriusan untuk mewujudkan target itu.
Penegasan itu disampaikan Rasyid Bancin saat melantik dan simbolis menyerahkan SK 1.397 P3K PW di halaman kantor wali kota setempat, Kamis (29/1).
Rasyid Bancin hanya meminta kepada semua masyarakat, P3K PW berdoa agar yang diperjuangkan Pemko bagi daerah ini terwujud. Dipastikan wali kota tidak boleh diam, harus jemput anggaran ke pusat karena uang ada di pusat bukan di daerah.
“Kalau wali kota cuma duduk-duduk, tak ada usaha, padahal duit berada di pusat, kalau tak dijemput bagaimana akan bisa turun,” tegas Rasyid Bancin, pastikan dirinya perlu doa dari warga agar terwujud program daerah yang saat ini dia pimpin.
Soal pengembalian anggaran Rp86 miliar, diakui menunggu Keputusan Presiden dan segera dialokasikan jika sudah cair. Namun keberhasilan pelunasan hutang di sana ditentukan sinergi eksekutif dan legislatif, sehingga dua lembaga ini harus punya kesepakatan bersama untuk memprioritaskan persoalan tersebut.
“Jika dana Rp86 miliar ke luar, lalu bersama dewan terhormat sepakat membayar utang semua, 2027 zero utang Kota Subulussalam bisa terwujud,” yakin Rasyid Bancin.
Meskipun fokus utang besar, Rasyid juga berkomitmen menjaga stabilitas pendapatan ASN, seperti kepastian tunjangan kinerja tidak dipotong.
Hal terpenting, kata dia, transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci utama. Penyelesaian utang bukan sekadar janji politik, melainkan kewajiban moral demi kepastian pembangunan Subulussalam ke depan agar tidak terbebani oleh masa lalu.
Dengan tata kelola yang bersih, kemandirian fiskal Kota Subulussalam diyakini dapat segera terwujud.
Kepada P3K PW diingatkan bahwa aspek loyalitas seorang abdi negara patuh dan taat menjalankan instruksi pimpinan. Lalu aspek akhlak yang juga menjadi poin penting, tak menjadikan kerja sekadar pelepas tanggung jawab.
Soal upah, kendati kondisi anggaran daerah dalam penataan, Rasyid Bancin berjanji memberikan hak pegawai sesuai kemampuan dan ketersediaan keuangan daerah.
Dia juga mendorong para P3K PW lebih mandiri, tak hanya terpaku dari gaji yang diberi negara. “ASN masa kini harus cerdas melihat peluang ekonomi lain, seperti menjadi pebisnis atau investor demi kesejahteraan keluarga,” motivasi Rasyid.
P3K PW diingatkan bantu doa untuk perjuangan pemerintahan HRB. Ketika sebulan ke depan ada P3K PW buat status di medsos mempertanyakan gaji kepada wali kota, Rasyid menilainya tidak mendukung pemerintahan ini.
Akhir September 2025 lalu, Wali Kota Rasyid Bancin juga menyerahkan SK Pengangkatan 370 CPNS PNS dan P3K Pemko Subulussalam. (id130)
