BLANGPIDIE (Waspada.id): Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG), Aceh Barat Daya (Abdya) disorot tajam, karena dinilai nyaris tak berfungsi. Di tengah program nasional yang menyedot anggaran besar dan menyangkut langsung kesehatan anak sekolah, serta kelompok rentan, Satgas justru dianggap absen dari tugas utamanya sebagai pengawasan.
Fakta di lapangan menunjukkan, dapur-dapur MBG beroperasi tanpa kontrol yang jelas. Standar kebersihan, kualitas bahan pangan, hingga proses distribusi makanan berjalan seolah tanpa mata dan tangan pengawas. Dapur MBG pun terkesan “berjalan sendiri”, sementara Satgas yang dibentuk secara resmi justru tidak terlihat perannya.
Padahal, Satgas MBG ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 561 Tahun 2025. Dalam keputusan tersebut, Satgas memiliki mandat tegas dan rinci, diantaranya menyusun rencana aksi, melakukan koordinasi lintas perangkat daerah, menjamin ketersediaan dan distribusi makanan bergizi, melakukan pengawasan, monitoring, evaluasi berkala, serta melaporkan hasilnya kepada Bupati dan pemerintah pusat. Sayangnya, mandat di atas kertas tak berbanding lurus dengan realitas di lapangan.
Ketua YARA Perwakilan A Suhaimi N, SH, MH Rabu (14/1) mengungkapkan, sejak dapur MBG beroperasi, hampir tidak ada kunjungan rutin maupun inspeksi dari Satgas. “Kami melihat dapur berjalan sendiri. Tidak ada pengecekan rutin untuk memastikan makanan benar-benar layak,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi ini bukan sekadar soal kelalaian administratif. Program MBG menyasar isu krusial, kesehatan dan gizi masyarakat. Tanpa pengawasan ketat katanya, kualitas makanan berpotensi menurun, bahkan membuka ruang masalah baru yang justru merugikan penerima manfaat.
Shemy, demikian Lawyer muda ini biasa disapa menegaskan, Satgas MBG tidak bisa berlindung di balik formalitas. Apalagi, seluruh pembiayaan Satgas telah dibebankan pada APBK Abdya Tahun Anggaran 2025, sepanjang tersedia dan dianggarkan.“Anggaran ada, dasar hukum ada, tugas jelas. Lalu kenapa tidak bekerja rutin?” tegasnya.
Pihaknya menilai, pengawasan seharusnya menjadi kerja harian, bukan kegiatan simbolik di awal program. Tanpa jadwal inspeksi, laporan terbuka dan evaluasi berkala, Satgas MBG hanya akan menjadi stempel administratif, tanpa fungsi nyata.
Situasi ini semakin memperkuat kekhawatiran publik. Program dengan anggaran besar, tanpa kontrol ketat, berisiko menjadi ladang inefisiensi, bahkan penyimpangan. Pihaknya mendesak pemerintah daerah segera mengevaluasi total kinerja Satgas MBG Abdya. Evaluasi menyeluruh, termasuk kemungkinan restrukturisasi atau penggantian personel, dinilai mendesak. “Programnya bagus. Tapi kalau pengawasnya mandek, lebih baik dibenahi atau diganti,” kata Shemy.
Kritik juga datang dari pengelola dapur MBG sendiri. Sejumlah pengelola mengaku minim pendampingan dan arahan lanjutan. Setelah petunjuk awal, tidak ada evaluasi, koreksi, ataupun pembinaan. “Kami bekerja sebatas kemampuan. Tidak pernah ada evaluasi dari Satgas,” ungkap salah seorang pengelola.
Publik kini menunggu sikap tegas pemerintah daerah. Satgas MBG diharapkan tidak hanya hadir di atas kertas, tetapi benar-benar turun ke lapangan. Tanpa pengawasan yang nyata, Program Makan Bergizi Gratis di Abdya berisiko kehilangan makna, dan tujuan mulianya bisa berubah menjadi sekadar slogan.(id82)
