KUTACANE (Waspada) : Koordinasi dengan lintas sektoral terkait harus diperkuat dan dalam pengalokasian anggaran tahapan pemilu akan datang, jangan sampai ada istilah input.
Penegasan itu disampaikan Sekdakab, Mhd. Ridwan ketika memimpin rapat koodinasi menghadapi tahapan Pemilu dan Pilkada akan datang, di ruangan rapat Setdakab, Selasa (10/5).
Tahapan pemilu dan pilkada 2024 terbilang panjang, karena itu terkait penganggarannya juga harus disiasati dengan langkah yang benar dan tepat seraya terus berkoordinasi dengan pihak KIP Aceh Tenggara.
Karena itu, anggaran yang akan dialokasikan tersebut, harus mengikuti mjenu dan nomenkelatur, kemudian disusun penganggarannya mulai dari tahapan Renja dan RKPD agar pelaksanaan Pemilu dna Pilkada di Aceh Tenggara sukses.
“Saya tekankan pada pihak pengelola anggaran, dalam penyusunana anggaran nantinya, jangan ada istilah salah inout, jangan ada istilah salah input, jangan ada istilah salah input, karena itu harus dikoordinasikan dengan lintas OPD terkait,” ujar Sekdakab Mhd. Ridwan mengingatkan pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah.
Selain itu, jangan sampai ada anggaran yang tumpang tindih, kegiatan sama dan anggaran pun sama dan ada di KIP, ada di Desk Pilkada, ada di Tapem dan ada lagi di Satpol PP, karena itu jangan sampai ada bantuan keuangan pada instansi satpol PP dan WH, Desk Pilkada, Tata Pemerintahan maupun instansi lainnya, kecuali bantuan keuangan dari Pemkab pada pihak KIP Aceh Tenggara.
“Sebab itu, sekali lagi saya tegaskan, kami dari Pemkab tidak menginginkan tidak ada dukungan untuk kelancaran serta kesuksesan terhadap tahapan Pemilu dan Pilkada akan datang, karena itu dalam penyusnan anggaran, harus disesuaikan dengan draf anggaran dari Mendagri,” ujarnya.
Turut hadir pada rapat Koordinasi tersebut, Asisten I Setdakab, Muhammad Ridwan,S.Sos, Kasatpol PP dan WH, Rahmad fadli, Ketua KIP, Kepala Sekretariat KIP, Sufli Hadi, Kabid Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah, Rizal Ketaren dan Kabag Tata Pemerintahan Setdakab, Busra. (b16)
