SUBULUSSALAM (Waspada): Menyoal banjir yang sering terjadi dan berulang di Aceh, khususnya Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orda Kota Subulussalam serukan solidaritas ICMI di wilayah terdampak meminta Pusat, DPR, Presiden RI mendesain program mitigasi (mengurangi dampak bencana atau risiko bencana) skala nasional.
Demikian rilis Ketua ICMI Orda Kota Subulussalam, Dr. Musriaparto, MM (foto) diterima Waspada, Rabu (16/10).
Ditulis, banjir menerjang sejumlah kabupaten dan kota di kawasan Barat Selatan Aceh beberapa hari terakhir berakibat arus transportasi dan perekonomian lumpuh, bahkan menimbulkan kerugian harta benda miliaran rupiah.
“ICMI Orda Kota Subulussalam menyeru Solidaritas ICMI di wilayah terdampak banjir, meminta kepada DPR dan Presiden RI agar mendesain program mitigasi skala nasional,” pesan Musriaparto.
Seruan itu disampaikan Mus usai menghadiri Pelantikan Pengurus ICMI Orda Aceh Singkil Periode 2024-2029 di Oproom Setdakab Aceh Singkil, Sabtu (12/10) lalu.
Seruan ini, tulis Mus, merespon seruan Ketua ICMI Orwil Aceh, Dr. Taqwaddin, SH, SE, MS pada momen pelantikan itu. Disebut, isu banjir di Aceh Singkil, Kota Subulussalam dan sejumlah Kabupaten/Kota di Aceh perlu disuarakan agar didengar DPR RI dan Presiden.
Di sisi lain, kata Mus, penanganan banjir di Barat Selatan Aceh harus berbasis holistik, dibaca geografis, ekologis dan sosial ekonomi masyarakat secara utuh agar bisa ditangani secara komprehensif.
“Bahkan perlu kajian menyeluruh, karena banjir di setiap wilayah Aceh di barat selatan saling terhubung,” pesannya.
Faktanya, tulis Musriaparto, banjir di Aceh Tenggara mengalir ke Lae Soraya dan luapannya ke Trumon, Aceh Selatan, Aceh Singkil dan Kota Subulussalam. Imbas terakhir, ke dua sungai besar, yakni Lae (sungai) Cinendang dan Lae Soraya.
Penting diangkat menjadi isu nasional, dengan dasar bahwa banjir di Barat Selatan Aceh terhubung ke Sumatera Utara karena luapan air dari Pakpak Barat masuk ke Kota Subulussalam, yang berarti meluap ke Aceh Selatan dan Aceh Singkil.
“Penanganan parsial, fokus satu daerah tidak memberi pengaruh bagi bencana di setiap daerah. Perhatian dari tingkat pusat, Presiden melalui kementerian terkait idealnya harus memetakan persoalan secara umum dan laksanakan program mitigasi,” pesan Musriaparto. (b17)
