IDI (Waspada): Senator DPD-RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi, Lc, M.Ag, meminta Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) untuk memberikan teguran keras terhadap PT Medco EP Malaka. Pasalnya, aktivitas perusahaan Migas itu diduga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan penduduk Desa Panton Rayeuk T, Banda Alam, Aceh Timur.
“Bahkan bau busuk bercampur gas ini telah terjadi berulangkali dan menahun yang dampaknya dirasakan masyarakat sekitar lingkar tambang,” kata pria yang akrab disapa Syech Fadhil, kepada Waspada, Rabu (27/9).
Menurut data yang dikantongi pihaknya, keracunan warga disana sudah berulangkali terjadi dan belum diambil tindakan konkrit dalam penanganan. “Jangan sampai pemerintah abai dengan kondisi ini. Pemerintah melalui BPMA yang merupakan perpanjangan tangan SKK Migas di Aceh harus bersikap tegas,” kata Syech Fadhil.
Dia juga berharap pemerintah tidak mengorbankan rakyat lebih lama. “Kalau mereka (Medco–red) tidak bisa mencegah kebocoran gas yang terjadi, maka aktivitas harus dihentikan hingga kejadian serupa bisa dijamin tidak terulang di masa depan,” sebutnya.
Terkait hal ini, Syech Fadhil mengaku telah menerima keluhan dari banyak warga di Aceh Timur. “Warga saat iini was-was saat beraktivitas sebagai petani dan pekebun. Kejadian yang terus terulang ini menghantui warga setempat,” ujar Syech Fadhil.
Harusnya, lanjutnya, investasi tersebut bisa mendukung perkembangan masyarakat setempat. Bukan hanya hasil alam diambil dan masyarakat dibuat mati pelan-pelan dengan menghirup gas beracun yang bisa muncul kapanpun. “Kita sedang berkoordinasi dengan lembaga terkait agar kejadian ini tak terus berulang di masa depan,” timpanya.
Syech Fadhil menambahkan, BPMA harus menurunkan tim untuk melakukan investigasi dan memastikan kejadian serupa tidak lagi terulang di masa depan. “Medco harus bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh masyarakat ini,” sebutnya seraya Medco diharap tidak menganggap masyarakat senagai kelinci percobaan.
Oleh karenanya, pemerintah diharap jangan tutup mata, apalagi fungsi pengawasan ini tupoksi BPMA di Aceh. “Namun yang menjadi pertanyaan, kok kejadian yang sama terus terulang di Aceh Timur? Apakah fungsi pengawasannya benar-benar di implementasikan atau hanya sekedar tugas di atas kertas?” ujar Syech Fadhil. (b11).
Baca juga:
