BANDA ACEH (Waspada.id): Ketua Yayasan Aceh Bergerak, Eva Hazmaini, mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh serta sejumlah wilayah Sumatera sebagai Bencana Nasional.
Ia menilai penanganan enam hari terakhir menunjukkan pemerintah belum bersikap tegas, sementara masyarakat semakin terpuruk tanpa bantuan memadai. “Banyak korban, baik materi maupun jiwa, yang sampai hari ini belum mendapat perhatian serius. Banyak warga masih terjebak dan belum dievakuasi. Ini sudah hari kelima, mereka berhari-hari tanpa makanan, logistik, dan kebutuhan dasar. Kedinginan dan kesakitan, tidak tahu harus ke mana,” kata Eva di Banda Aceh, Senin (1/12/2025).
Eva mengingatkan pemerintah pusat harus belajar dari pengalaman bencana sebelumnya. Lambatnya penanganan dapat memicu kemarahan publik dan memantik demonstrasi besar-besaran.
“Pemerintah pusat jangan selalu mengecewakan Aceh. Jangan memantik emosi masyarakat di tengah lonjakan ujian seperti ini,” tegasnya.
Menurut Eva, kondisi lapangan sudah jelas menunjukkan bahwa pemerintah daerah kewalahan. Dengan kerusakan yang luas dan akses terputus, kapasitas anggaran maupun tenaga tidak mencukupi.
“Kalau hanya bergantung pada pemerintah daerah, tidak mungkin bisa meng-cover semuanya. Mereka punya keterbatasan biaya dan tenaga,” ujarnya.
Kini, kata dia, Aceh Bergerak bersama sejumlah lembaga dan komunitas telah membuka posko serta menggalang donasi. Namun Eva menilai peran masyarakat sipil tidak dapat menggantikan kewajiban negara.
“Kami bergerak semampu kami, membuka donasi dan menyalurkan bantuan. Tapi dukungan dari pemerintah pusat tetap sangat dibutuhkan,” katanya.
Eva mempertanyakan lambatnya respons pusat, padahal skala bencana sudah meluas hingga memutus roda ekonomi antarwilayah.
“Kalau bencana separah ini belum jadi perhatian nasional, maka bencana seperti apa lagi yang harus menjadi indikatornya?” ujarnya.
Menurutnya, banjir dan longsor kali ini telah melumpuhkan berbagai sektor di Aceh dan Sumatera—mulai dari ekonomi, industri kreatif, birokrasi, transportasi, hingga pariwisata. Bahkan wilayah yang tidak terdampak langsung seperti Banda Aceh mulai merasakan krisis karena stok pangan menipis dan distribusi terputus.
Eva menegaskan, Presiden Prabowo harus segera mengerahkan bantuan besar-besaran dan mengambil langkah strategis.
“Kami meminta Pak Prabowo segera mengirim bantuan apa pun bentuknya, dan dengan pendekatan yang lebih serius,” ujarnya.
Ia menutup dengan seruan agar pemerintah pusat tidak berlama-lama membuat keputusan. “Jangan biarkan masyarakat menanggung sendiri akibat bencana ini,” tegasnya.
Sementara itu, data yang dirilis Pemerintah Aceh melalui Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi menyebutkan, hingga kini tercatat 207.017 jiwa warga atau 52.162 KK yang mengungsi.
Sedangkan korban jiwa yang dilaporkan untuk sementara ini berjumlah 80 orang dan 71 dinyatakan hilang, 330 orang luka berat, 1.284 luka ringan. Secara umum, tercatat 89.959 KK atau 441.842 jiwa terdampak banjir di sejumlah wilayah Aceh. (id64)
