BIREUEN (Waspada.id): M Amin, 44, bersama istri dan enam orang anaknya, bahkan satu masih bayi, terpaksa bertahan di tenda darurat di Desa Kapa, Kecamatan Peusangan Bireuen.
Sekarang ini kehidupan mereka sangat miris setelah rumah beserta tempat usahanya telah hancur dihantam gelondongan kayu saat banjir menghantam Kabupaten Bireuen akhir November 2025 lalu.
Nasib malang menimpa satu keluarga tersebut karena dalam bulan Ramadhan, mereka masih menempati tenda darurat dengan kodisi seadanya, padahal sudah tiga bulan pascabanjir dan tanah longsor menerjang Aceh dan Sumatera, tetapi keluarga tersebut hingga kini belum mendapatkan tempat tinggal yang layak.
Bukan itu saja kepedihan yang dirasakan M, Amin, eluarga tersebut hingga kini belum mendapatkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) seperti yang telah dijanjikan oleh Pemerintah Kabuaten Bireuen.
Dia mengaku heran mengenai kebijakan dari Pemerintah Gampong, Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Bireuen, yang kini saling menuding seolah pemerintah pusat yang salah dalam verifikasi data korban banjir. Sementara yang dilihat di lapangan Keuchik, Camat dan Bupati Bireuen dari sejak awal sudah menolak Hunian Sementara (Huntara) dan tidak mengusulkannya.
“Kami korban banjir rumah kami hancur dihantam gelondongan kayu bahkan kami terpaksa tinggal di bawah tenda darurat. Sudah dua tahap dana tunggu hunian, tetapi saya belum menerimanya, saya melihat bila ada keuchik bersuara di media tentang Huntara, besoknya keuchik itu sudah ada di video klarifikasi di kantor camat bahwa menolak huntara, ini jelas sekali hak kami korban banjir dipermainkan,” kata M Amin kepada wartawan Rabu (24/2).
Dijelaskan M Amin, saat Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh) datang ke Kantor Camat Peusangan beberapa waktu lalu bertatap muka langsung dengan keuchik, ingin mendengar keluhan mengenai warganya terimbas banjir. Namun, seolah-olah keuchik semua sudah disetting untuk menolak Huntara.
“Pada waktu pertemuan dengan Wakil Gubernur saat itu, saya hadir di acara tersebut, saya sangat ingin menyampaikan bahwa saya sangat membutuhkan Huntara apalagi keluarga saya banyak, tetapi tidak punya kesempatan. Lihatlah sampai sekarang nasib kami hingga berdesakan di bawah tenda,” sebut M, Amin
Sebut dia lagi, bila siang hari berteduh di dalam tenda tersebut itu terasa panas dan jika turun hujan basah yang mereka rasakan. Padahal menteri sudah beberapa kali turun ke Bireuen, kenapa tidak langsung diarahkan ke Desa Kapa, tanya dia lagi, agar warga bisa langsung mengungkapkan keadaan yang sebenarnya.
M Amin, yang juga mantan kombatan GAM memohon kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), untuk turun langsung ke tempatnya agar bisa diungkapkan yang sebenarnya terjadi terhadap keluarganya selaku korban bencana banjir.
“Saya memohon kepada pemerintah pusat agar segera membangun Huntara, karena sampai detik ini kami warga korban banjir sangat membutuhkan Huntara, apalagi saat ini kami menjalani bulan puasa dengan keadaan yang memprihatinkan di bawah tenda, kalau kami menunggu Huntap pasti lama dibangunnya,” harap M Amin.
Hal yang sama juga disampaikan Jamilah, 60, janda di Gampong Kapa tersebut. Kondisi di tenda saat ini memprihatinkan. Untuk itu ia mengharapakan Pemerintah Pusat untuk segera membangun Huntara kepadanya, karena tidak mungkin berlama lama di tenda darurat tersebut. “Karena menunggu Huntap belum tahu kejelasan kapan dibangun,” harap Jamilah, sambil mengeluarkan air mata, dengan raut wajah tatapan hampa.
Keuchik Gampong Kapa, Evendi mengatakan, dia selaku pemimpinan masyarakat di desa tersebut sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah.
“Keputusannya sekarang ini semuanya ada sama pemerintah, baik tingkat kabupaten, provinsi maupun Pusat. Kita sebagai pemerintah gampong, berkewajiban mendata warga korban yang terkena banjir dan sudah kita dilakukan,” demikian Evendi. (id73)
