Tindak Dan Laporkan Pelaku Money Politics

- Aceh
  • Bagikan
Tindak Dan Laporkan Pelaku Money Politics
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Langsa, Marida Fitriani MP, saat membuka rapat penyelenggaraan penanganan pelanggaran dengan mengusung tema 'Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024', di Aula Hotel Harmoni Langsa, Sabtu (23/12). Waspada/Rapian

LANGSA (Waspada) : Tindak dan laporkan para pelaku money politics (politik uang) dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang serta jangan pernah takut melaporkan hal ini kepada pihak Bawaslu.

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Langsa, Marida Fitriani MP, saat membuka rapat penyelenggaraan penanganan pelanggaran dengan mengusung tema ‘Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024’, di Aula Hotel Harmoni Langsa, Sabtu (23/12).

Kata Marida Fitriani, jangan ragu dan bimbang bila ada mendapati praktek money politics, kalau mau jujur para pelaku money politic itu ibarat orang yang mengeluarkan angin, namun susah untuk ditangkap dan dibuktikan, hal ini menjadi tanggung jawab bersama.

Oleh karenanya peran serta semua pihak sangat dibutuhkan pihak Bawaslu demi tegaknya sebuah integritas penyelenggaraan pengawasan yang baik.

Tindak Dan Laporkan Pelaku Money Politics

Di hadapan 54 peserta yang terundang diantaranya OKP, Ormas, LSM, mahasiswa maupun para komunitas se-Kota Langsa, dia menjelaskan, “Terhitung Sabtu hari ini, tinggal 52 hari lagi kita akan melakukan helatan Pemilu, ini bukan waktu yang lama, dan gelaran itu berdasarkan UU, baik persiapan penyusunan program, penetapan partai politik hingga kampanye”.

“Masa kampanye itu adalah mendengarkan gagasan yang disampaikan partai politik dan tidak haram kita dengarkan, karena di situ ada ide dan gagasan yang nantinya dapat memilih pemimpin yang baik untuk negeri ini,” tambahnya.

“Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPR Provinsi dan DPR kab/kota pada 14 Februari 2024 nanti adalah perlu partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam mensukseskan dan memilih pemimpin negeri ini,” ungkap Fitri.

Lembaga pengawasan atau Bawaslu, jumlahnya tak sebanding masyarakat yang diawasi, oleh karenanya keterbatasan itu butuh pelibatan masyarakat untuk bisa mengawal pemilu ini.

Pun demikian, apabila ada diketemukan pihak penyelenggara yang melanggar aturan juga harus dilaporkan ke DKPP, ini haknya masyarakat untuk melaporkannya.

“Tujuan yang terundang pada hari ini adalah lapisan masyarakat, kita berkumpul untuk satu tujuan ingin mengawasi Pemilu 2024, inilah bukti konkrit Bawaslu, ini tanggung jawab bersama kami mengajak masyarakat agar pemilu berintegritas dan menghasilkan pemimpin yang baik dimana kami memiliki motto Awasi, Cegah dan Tindak,” tandas Fitri. (crp)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *