LHOKSEUMAWE (Waspada) : Para tokoh masyarakat bersama Pemkab Aceh Utara, membahas permasalahan krisis air Irigasi, akibat mangkraknya pembangunan Bendung Krueng Pase, Selasa (16/5) di Oproom Kantor Bupati, Landing, Lhoksukon.
Dalam kesempatan itu, para tokoh masyarakat mengaku prihatin, akibat proyek pembangunan Bendung Krueng Pase telah dihentikan. Menurut informasi diterima warga, Satker Balai Wilayah Sungai Sumatera I Kementerian PUPR, telah memutuskan kontrak Proyek Krueng Pase di Gampong Lubok Tuwe, Kecamatan Meurah Mulia, Aceh Utara. Kondisi tersebut, mengakibatkan krisis air irigasi.
Selama tiga tahun, 9.127 hektare sawah tidak mendapat suplai air irigasi. Rehab Bendung Krueng Pase, mengakibatkan irigasi tidak berfungsi. Proyek senilai Rp44,8 miliyar, mangkrak. Sampai akhir 2022, hanya sekitar 35 persen proyek dikerjakan. Akibatnya, lahan sawah di 9 desa tidak bisa difungsikan.
Geusyik (kepala desa) Ampeh, Kecamatan Tanah Luas, Aceh Utara Murhadi dalam pertemuan itu menjelaskan tentang upaya yang dilakukan masyarakat, untuk mendapatkan air irigasi. Pertemuan yang yang dipimpin Asisten II Sekdakab Aceh Utara, Ir Risawan Bentara, MT. Ass II ikut didampingi Kepala Bappeda M Nasir, SSos, MSi, dan Kabag Administrasi Pembangunan Syamsul Rizal, ST, MAP. Pertemuan ini ikut dihadiri seluruh geusyik dan Imum Mukim, sepanjang aliran Irigasi Krueng Pase.
Selain para Imum Mukim dan Ketua Forum Geusyik dari delapan kecamatan, rapat juga turut dihadiri oleh pejabat Kecamatan, Ketua Forum Mukim Aceh Utara Tgk A Hanan, Imum Mukim dari Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe (wilayah DI Krueng Pase), pejabat Humas dari PT Pema Global Energi (PGE) Jailani, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Erwandi, SP, MSi, dan pejabat dari Dinas PUPR Aceh Utara.
Bendung Darurat
Murhadi didampingi H.M. Yusuf Hasan, Mukim Tanah Pasir M. Husen dan sejumlah tokoh masyarakat Aceh Utara lainnya, mengakui, untuk mengantisipasi krisis air sawah, pemerintah daerah perlu segera membangun bendung darurat. Setelah proyek Bendung Krueng Pase diputuskan kontrak, sementara realisasi pembangunan hanya 35 persen, Pemda harus mencari jalan keluar, agar ribuan petani tidak mengalami krisis pangan.
Selain membangun bendung darurat, menurut Geusyik Ampeh, Penkab Aceh Utara juga bisa membantu benih padi lahan kering. “Kalau tidak dibangun bendung darurat, juga bisa disalurkan benih padi lahan kering,” jelasnya.
Sementara itu, Asisten II Sekdakab Aceh Utara, menjelaskan, seluruh masukan dari tokoh masyarakat akan dibahas kembali bersama Pj.Bupati Aceh Utara. Harapannya, hasil pertemuan Pemkab Aceh Utara bersama para tokoh masyarakat, akan mengantisipasi krisis air irigasi.
Dalam pemaparannya, Asisten II Setdakab Aceh Utara Ir Risawan Bentara, MT, juga mengatakan persoalan kekeringan areal pertanian di kawasan DI Krueng Pase saat ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Mereka sudah lebih dari dua tahun tidak bisa bersawah karena tersendatnya penyelesaian pembangunan bendungan Krueng Pase yang didanai dengan APBN di bawah Satker Balai Wilayah Sungai Sumatera I Kementerian PUPR, dan dikerjakan oleh rekanan asal Surabaya, Jawa Timur.
“Kami sangat merasakan keresahan masyarakat tani di delapan kecamatan ini, dan perlu juga diketahui bahwa Pemkab Aceh Utara, dalam hal ini di bawah pimpinan Bapak Pj Bupati, tidak duduk manis dalam menyikapi persoalan ini. Apapun yang bisa kita lakukan dan upayakan, telah kita upayakan untuk membantu masyarakat,” kata Risawan. Namun perlu juga diketahui, lanjutnya, bahwa masalah pembangunan bendungan Krueng Pase itu bukanlah kewenangan Pemkab Aceh Utara. Kita tidak bisa mengintervensi terhadap pelaksanaan pembangunan, karena hal itu di luar dari kewenangan Pemerintah Daerah. “Begitupun, kami tidak lepas tangan, kami tetap menjalankan fungsi koordinasi, misalnya mendatangi pihak Balai Sungai untuk meminta penjelasan dan solusi dari mereka terhadap kekeringan di DI Krueng Pase,” jelasnya.
Hal senada disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Erwandi, SP, MSi. Kata dia, pihaknya telah menyiapkan sejumlah program untuk solusi, di antaranya akan membantu benih padi sebanyak 57,3 ton dari dana otonomi khusus Aceh (Doka). Juga budi daya bawang merah dan jagung, serta program pemanfaatan lahan pekarangan, serta pompanisasi. Pihaknya juga menyediakan satu unit traktor yang bisa dipinjam pakai oleh masyarakat yang membutuhkan.
Kepala Bappeda M Nasir, SSos, MSi, mengatakan pihaknya telah meminta sejumlah perusahaan untuk menyumbangkan dana CSR mereka guna membantu petani kawasan DI Krueng Pase. “Kita usulkan pembangunan pompanisasi, atau bangun sumur dangkal, pengadaan benih padi lahan kering, atau budi daya kedelai, bawang merah dan jagung. Atau bisa juga dilakukan pasar murah untuk membantu masyarakat. Ini perlu kita musyawarahkan apa program yang cocok dilakukan di setiap lokasi,” ungkap M Nasir. (b08)
