ACEH UTARA (Waspada.id): Tokoh Masyarakat Kabupaten Aceh Utara, Terpiadi, mengingatkan PT. CMP untuk tidak menyabotase program ketahanan pangan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Peringatan ini sengaja dilontarkan oleh Terpiadi, karena PT. CMP sudah beberapa kali ingkar janji dengan masyarakat petani dalam penyelesaian pembangunan Bendung Kreung Pase.
“Kemarin, di hadapan Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil dan Anggota Komisi V DPR RI, H. Ruslan M Daud, Direktur PT tersebut mengatakan, pekerjaan pembangunan Bendung Krueng Pase dapat diselesaikan pada Desember 2025. Jika janji ini tidak dapat ditepati, itu artinya, PT. CMP benar-benar melakukan sabotase program ketahanan pangan presiden,” kata Terpiadi kepada Waspada.id, Senin (27-10-2025) siang.
Setelah jebol pada tahun 2018, Bendung Krueng Pase dibangun kembali oleh Pemerintah dan tender proyek ini dimenangkan oleh PT. Rudi Jaya. Namun, dalam perjalanan, PT tersebut mengalami masalah sehingga pemerintah menghentikan PT ini dalam pekerjaan tersebut.
Beberapa bulan setelah itu, paket proyek ini kembali dilelang oleh Balai Wilayah Sungai-Sumatera I dan paket proyek ini dimenangkan oleh PT. Casanova Makmur Perkasa. PT ini bertugas untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum tuntas dilaksanakan oleh PT. Rudi Jaya.
“Sudah dua PT yang melaksanakan pembangunan Bendung Krueng Pase, namun hingga saat ini, bendung belum selesai dikerjakan. Artinya, dari sejak jebol hingga saat ini, hampir 6 tahun, petani sawah di 8 kecamatan di Aceh Utara dan 1 kecamatan di Kota Lhokseumawe tidak turun ke sawah karena tidak ada air irigasi. Semoga janji PT.CMP ditepati,” katanya.
Kepada Waspada.id, Senin (27/10) siang, Terpiadi memberitahukan, Aceh Utara dikenal sebagai lumbung padi sejak masa Belanda. Sehingga, pada tahun 1931, sebelum Indonesia merdeka, Belanda membangun sebuah irigasi yaitu Krueng Pase.
Irigasi Krueng Pase, kata Cek Ter (sapaan akrabnya) memberitahukan, mampu mengairi areal persawahan seluas 5.922 Ha yang berada di 9 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara.
Irigasi yang dibangun Belanda ini, sebut Cek Ter, jebol setelah berusia 87 tahun yaitu pada tahun 2018. Dari areal persawahan seluas itu, bisa menghasilkan 400 ribu ton gabah per sekali panen. Dan, akibat jebol irigasi tersebut, kemudian pekerjaan pembangunan kembali pada bendung itu tidak kunjung selesai dikerjakan, petani di 8 kecamatan tidak bercocok tanam nyaris 6 tahun.
“Jika empat tahun saja tidak turun ke sawah, maka kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp.4 triliun. Ini jika 4 tahun, bagaimana kalau 6 tahun tidak bisa bertani di areal persawahan itu. Dapat dihitung sendiri berapa kerugian yang dialami oleh petani,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, kata Cek Ter, pihak rekanan baru sebatas menjanjikan akan menyelesaikan pekerjaannya pada Desember 2025. Dan, pihak rekanan bersama Kepala BWS-Sumatera I menberikan harapan, para petani dapat kembali turun ke sawah pada Januari 2026.
“Usia perintahan baru, Presiden Prabowo Subianto telah berjalan satu tahun. Padahal, program ketahanan pangan yang dicetuskan presiden sangat menguntungkan rakyat, terutama masyarakat petani yang ada di Aceh Utara. Tujuan utama program ini adalah swasembada beras seperti yang pernah terjadi pada masa kepemimpinan Presiden Suharto di masa Oder Baru,,” kata politisi Partai Gerindra ini.
Nyaris 6 tahun, petani di 8 kecamatan dalam wilayah Aceh Utara dan 1 kecamatan dalam wilayah Pemkot Lhokseumawe tidak bisa turun ke sawah, Terpiadi bilang, tentu kondisi ini sangat berat bagi masyarakat petani yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian padi.
Dampak dari belum selesainya pekerjaan pada Bendung Krueng Pase, sebut Cek Ter, telah menumbuhkan goncangan ekonomi masyarakat.
“Jangan sampai PT CMP nanti dinilai sengaja melakukan sabotase pada program swasembada beras yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo, khususnya di Aceh Utara,” kata Cek Ter mengingatkan.
Menjawab Waspada.id, Terpiadi mengatakan, perbaikan Bendung Krueng Pase menjadi tanggungjawab Kementerian Pekerjaan Umum. Dan, bendung itu, sebagaimana telah disanpaikan di atas, telah dikerjakan oleh dua kontraktor, tetapi hingga saat ini belum juga selesai dikerjakan.
“Apakah ini bukan upaya menyabotase atau sabotase terhadap program presiden,” tanya Terpiadi mengakhiri wawancara dengan Waspada.id.
Sebagai informasi tambahan 8 kecamatan yang memiliki ketergantungan suplai air irigasi dari Bendung Krueng Pase adalah Kecamatan Tanah Pasir, Lapang, Samudera, Meurah Mulia, Tanah Luas, Nibong, Matang Kuli, Syamtalira Aron, dan Paya Bakong. Satu kecamatan lainnya di Kota Lhokseumawe yaitu Kecamatan Blang Mangat. (idi70)
