Tol Sigli–Banda Aceh (Sibanceh- ared) diresmikan sebagai simbol kemajuan. Akses dipercepat, ekonomi didorong, peluang dibuka lebar. Namun di Gampong Aron Beunot, Kemukiman Gogo, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie yang tampak justru ironi, pembangunan melaju, penataan tersendat, pemerintah tertinggal.
Di sepanjang akses tol, usaha tumbuh liar tanpa kendali. Kedai berdiri tanpa arah, warung menjamur tanpa aturan. Parkir semrawut, badan jalan tergerus, arus lalu lintas kian sempit dan rawan. Ini bukan lagi geliat ekonomi, ini adalah potret pembiaran yang terang benderang.
Lebih mengkhawatirkan lagi, geliat usaha ini juga mulai menggerus lahan produktif. Areal persawahan yang sebelumnya menjadi sumber penghidupan warga kini perlahan hilang, beralih fungsi menjadi deretan kedai dan bangunan usaha. Tanpa kontrol dan tanpa regulasi, alih fungsi lahan ini berpotensi merusak keseimbangan ekonomi jangka panjang masyarakat.Dan yang paling mencolok, ketidakhadiran Pemkab Pidie.
Tidak ada penataan. Tidak ada pengawasan. Tidak ada langkah nyata. Pemerintah daerah seperti memilih diam di tengah masalah yang tumbuh di depan mata. Seolah cukup puas melihat ekonomi bergerak, tanpa peduli pada risiko yang mengiringi.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Pidie, Muhammad Junaidi, S.P., sudah memberi peringatan keras. “Ekonomi bergerak itu baik, tapi kalau tidak ditata, dampaknya bisa tidak baik,” ujarnya, Senin (30/3).
Namun peringatan itu sejauh ini seperti tidak digubris. Di lapangan, masyarakat mulai bersuara, bahkan mulai gerah. Rahmat, 43, menyebut kondisi ini sebagai bentuk kelalaian.
“Jalan makin sempit, usaha makin banyak, bahkan sawah mulai hilang, tetapi tidak ada yang mengatur,” katanya.
Nuraini, 38, melihat potensi konflik jika dibiarkan. “Kalau semua bangun sembarangan, nanti bisa saling ganggu. Sawah pun jadi korban,” ujarnya.
Lebih ironis lagi, para pelaku usaha justru lebih sadar akan pentingnya aturan dibanding pemerintah. Sulaiman, 45, pemilik kedai kopi, mengaku usahanya ramai, tetapi situasi sekitar makin tidak nyaman. “Pembeli banyak, tapi parkir tidak jelas. Sekarang juga banyak sawah berubah jadi tempat usaha,” katanya.
Yusri, 40, pemilik warung makan, bahkan menyindir langsung pemerintah. “Jangan tunggu kacau dulu baru turun. Kalau sekarang saja tidak diatur, nanti lebih parah. Sawah pun habis,” ujarnya.
Fitriani, 35, pemilik toko kelontong, juga menginginkan kepastian. “Kalau ada aturan, kami juga enak. Sekarang seperti berebut tempat, bahkan sampai ke lahan sawah,” katanya.
Sementara itu, pengguna jalan menjadi korban langsung dari ketidakberesan ini. Irwansyah, 47, sopir angkutan barang, harus ekstra waspada. M. Nasir, 39, mulai terganggu. Fajri, 28 bahkan melihat potensi bahaya yang nyata. “Jalan menyempit, parkir sembarangan, risiko kecelakaan tinggi,” keluh mereka.
Namun persoalan Tol Sibanceh tidak berhenti di Aron Beunot. Di Sare, Aceh Besar, dampaknya justru berbalik arah. Jika di satu sisi ekonomi tumbuh liar, di sisi lain ekonomi justru mati perlahan.
Warung-warung sepi, pembeli menghilang, aktivitas melemah. Salbiah, 50, merasakan langsung dampaknya. “Dulu ramai, sekarang sepi sejak tol dibuka,” ujarnya. Ridwan, 42, menegaskan kondisi yang sama. “Pengendara luar sudah tidak singgah lagi,” katanya.
Inilah wajah pembangunan yang timpang: satu sisi dibiarkan semrawut, sisi lain dibiarkan meredup. Bahkan lebih jauh, satu sisi tumbuh dengan mengorbankan lahan produktif yang seharusnya dijaga.
Pemkab Pidie tidak bisa terus bersembunyi di balik narasi “ekonomi tumbuh”. Pertumbuhan tanpa penataan adalah kegagalan. Dan alih fungsi lahan tanpa kontrol adalah ancaman jangka panjang.
Jika hari ini dibiarkan, esok akan menyulitkan. Jika sekarang diabaikan, nanti akan menyakitkan. Kesemrawutan tidak datang tiba-tiba, ia tumbuh dari pembiaran yang terus dipelihara.
Pembiaran ini bukan tanpa konsekuensi. Ia akan menjelma menjadi kemacetan, kecelakaan, konflik ruang, hingga hilangnya lahan pertanian yang selama ini menjadi penopang hidup masyarakat.
Dan ketika semua itu terjadi, pemerintah tidak bisa lagi berdalih tidak tahu. Karena masalah ini bukan terjadi diam-diam, ia tumbuh terang-terangan, di depan mata, di atas jalan, bahkan di atas sawah yang dulu menjadi sumber kehidupan.
Pertanyaannya kini bukan lagi apa yang terjadi. Pertanyaannya, sampai kapan Pemkab Pidie memilih diam?
Muhammad Riza
